TAHUN 2018, hiruk-pikuk pilkada mulai marak, apalagi setelah deretan nama calon kepala daerah sudah ditetapkan partai politik dan nomor urut oleh KPU. Kecemasan dan kegamangan tetap saja ada jika yang muncul kelak adalah pejabat yang tidak berpihak kepada rakyat. Lagi-lagi, rakyat yang menjadi korban; hanya menjadi komoditas politik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pejabat yang terpilih belum memberi efek signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan.

Pendidikan dan guru termasuk lembaga dan profesi yang tidak bisa lepas dari imbas dunia politik hari ini. Soal anggaran, kesejahteraan guru, dan lain-lain dapat menjadi bahan kampanye, medan lobi politik, dan kompromi–kompromi politik. Namun, dunia politik yang dijalankan di daerah-daerah kerap bertabrakkan dan bertolak belakang dengan proses pendidikan.
 
Dunia pendidikan, sekolah, dan guru yang semula diharapkan sebagai garda terdepan keperbihakan kepada kebenaran dalam menjaga idealisme, keberanian, dan demokrasi faktanya lemah dan rapuh. Pendidikan, sekolah, dan guru justru mudah dipolitisasi dan diintervensi.
 
Kasus pencopotan kepala sekolah dan guru pada pertemuan reuni alumni akbar salah satu SMA favorit di Lampung, yang kebetulan jadi kandidat cagub yang berlawanan dengan atasannya, adalah buktinya. Indikasi politisasi lain adalah mobilisasi kepala sekolah dan guru dan seringnya pertemuan guru dan kepala sekolah dengan calon petahana. Imbasnya, siswa tidak belajar, guru juga terseret-seret acara yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses pembelajaran.



Terbaru, aksi demonstrasi para guru honorer di Lampung. Dari hasil investigasi jurnalis, kuat dugaan adanya politisasi yang ditengarai oleh pihak LO salah satu cagub. Selain politisasi, intervensi juga dilakukan lembaga lain yang masuk sekolah, seperti kantin kejujuran yang pernah digagas kejaksaan dan sekolah Pancasila yang digagas oleh kepolisian. Hal ini secara tidak langsung menganggap ada yang salah dalam pendidikan. Sekolah dan guru dianggap gagal mengajarkan kejujuran, toleransi, dll.
Tekanan tidak hanya secara struktural-vertikal, tekanan horizontal pun kerap dilontarkan ke sekolah dan guru. Mundurnya ratusan kepala sekolah di Lampung Tengah dan Lampung Timur beberapa tahun lalu, yang diteror oknum LSM, adalah buktinya.

Tidak sampai di situ, orang tua begitu mudahnya melaporkan guru dan sekolah ke kepolisian. Kasus Kepala SMPN 4 Labuan Oki Lolak dianiaya orang tua murid hanya tidak terima anaknya ditegur. Lebih miris dan prihatin, puncaknya adalah tewasnya Achmad Budi Cahyanto, guru Seni Rupa SMAN 1 Torjun Sampang, Madura, yang dianiaya oleh siswanya sendiri. Hal ini makin menambah daftar panjang betapa tidak berwibawanya sekolah dan guru.

Adanya tekanan, intervensi, dan politisasi pendidikan yang bertubi-tubi menyebabkan situasi sekolah mencekam. Guru akan mengambil jalan pintas. Dengan kelemahannya, siswa menjadi sasaran dengan sikap otoriter atau memukul agar siswa patuh atau taat. Dari suasana sekolah dan guru itu, kita tidak bisa berharap banyak terhadap guru dan sekolah saat ini akan lahirnya generasi cerdas pada 100 tahun kemerdekaan RI. Sekolah sudah tidak nyaman dan kurang ramah.
 
Tradisi kekerasan hanya melahirkan sikap antitoleransi. Jika ini terus-menerus tidak dicegah, akan berbahaya, apalagi berlangsung dalam sistem pendidikan yang masif dan sistemik. Persoalan manajemen sekolah adalah persoalan serius dan darurat. Mengembalikan muruah sekolah dan guru adalah persoalan penting, tidak peduli dengan persoalan ini sama saja tidak peduli masa depan.

Butuh Komitmen Pemerintah

Sikap ambigu pemerintah tidak seirama dengan gerakan revolusi mental yang digembar-gemborkan pemerintah. Di satu sisi ingin melahirkan generasi cerdas dan berkarakter, namun di sisi lain tidak komitmen menjadikan guru mandiri, cerdas, dan merdeka seperti yang tercantum dalam UU Guru.

Pemanggilan guru agama oleh Irjen Kemenag terkait konten soal khilafah, jihad dalam UAS, dan kecurigaan yang berlebihan terhadap organisasi ekstrakurikuler Rohis yang reaktif dan emosional, justru menjadi langkah mundur dalam revolusi mental pendidikan. Tindakan tersebut tidak saja merusak tatanan otonomi sekolah, tetapi juga melanggar UU Guru.

Jika kemudian ditemukan fakta ada soal ujian ada konten–konten pornografi, khilafah, jihad, LGBT, komunis, dll yang perlu didiskusikan atau dianggap mengancam NKRI dll, jangan serta-merta bersikap reaktif dan emosional dengan melakukan pemanggilan guru seperti seorang terdakwa. Masalah seperti ini yang berhak adalah dewan kehormatan guru, tempat mereka bernaung menjadi anggota organisasi profesi.

Dalam kajian mendalam, seandainya ditemukan kondisi sekolah tidak standar, guru tidak profesional, dll, tidak semestinya lembaga lain mencampuri pekerjaan sekolah dan guru, apalagi sampai menyedot anggaran yang memang menjadi hak guru dan sekolah. Pemerintah dan stakeholder terkait mestinya menjadikan sekolah standar dan memberdayakan guru agar mandiri dan profesional.

Melahirkan generasi cerdas, berkarakter, mandiri, kreatif, dll bukan dengan cara dicurigai, diancam, dan ditekan agar patuh. Justru ini yang membuat guru makin inferior dan terpuruk, tidak mandiri, yang berdampak terhadap anak didik. Bagaimana akan melahirkan anak pemberani, kreatif, mandiri, kompetitif jika gurunya tidak mandiri, tidak profesional, dan penakut.
Para elite, termasuk orang tua, harus menjaga martabat, marwah sekolah, guru, dan stakeholder dengan memberi keteladanan, menaati UU, memberi kepercayaan, memberi kemerdekaan, tidak diseret-seret ke isu-isu yang tidak jelas, dan memolitisasi pendidikan untuk kepentingan pragmatis dan sesaat.
Tugas mendesak saat ini bagi pemangku kewajiban adalah mengembalikan muruah sekolah dan martabat guru dengan memulihkan kembali kepercayaan publik yang kian merosot. Peristiwa berdarah-darah yang terjadi di sekolah cukup berhenti sampai di sini. Beban tugas guru sangat berat, baru mau bangkit dari tugas administrasi yang menumpuk, kebijakan berganti-ganti tidak tentu arah, sampai-sampai sulit untuk mengembangkan diri. Di tengah situasi yang tidak kondusif, guru memegang tugas teramat berat, melahirkan generasi emas di masa depan.
 
Maka dari itu, tidak ada pilihan lain bagi pemangku kepentingan untuk membantu meringankan tugas guru dengan menciptakan iklim belajar yang demokratis penuh dengan penghargaan dan persamaan, memberi keteladanan, kepercayaan, komitmen, membantu menciptakan sekolah yang ramah, nyaman untuk anak dan guru, hapus teror, ancaman, tekanan, dan curiga-mencurigai di sekolah kita. Dengan iklim dan cara tersebut, semoga dapat memulihkan kepercayan publik serta mengembalikan muruah sekolah dan guru yang bermartabat. Amin.

 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR