LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 3 July
6974
Editor Sri Agustina

Tags

LAMPUNG POST | Mengancam ASN Nakal
Sudah mendapat cuti bersama Lebaran, ASN nakal akan dikenakan sanksi. (Ilustrasi)

Mengancam ASN Nakal

APARATUR Sipil Negara (ASN) merupakan penggerak roda pembangunan dengan tugas yang ia emban di berbagai instansi pemerintah. Sebagai pegawai pemerintah tentu mereka mempunyai perjanjian kerja dengan sejumlah nilai dasar yang harus dipenuhinya.

Nilai dasar itu diatur UU No. 5/2014 tentang ASN. Atas pemenuhan nilai dasar itulah mereka diberi sejumlah hak, misalnya gaji, tunjangan, termasuk cuti bersama tahunan. Kali ini hari bebas kerja ASN itu diatur dalam Keppres No. 28/2017 tentang Cuti Bersama 2017.

Minggu (2/7), merupakan batas akhir masa cuti bersama lebaran Idulfitri 1438 H/2017 M.

Setelah diberi lima hari cuti bersama, dua hari libur nasional, dan tiga hari libur Sabtu-Minggu atau total 10 hari tidak mengabdi. Hari ini, Senin (3/7), mereka masuk kerja. Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, masih ada saja ASN yang mangkir kerja.

Data Kemenpan-RB di 2016 menunjukkan tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja usai cuti Lebaran sebesar 95,04% di 44 kabupaten/kota se-Indonesia. Bahkan, di Bandar Lampung, dari absensi kehadiran apel satuan kerja perangkat dinas (SKPD), ada 600 ASN di Kota Tapis Berseri itu tidak masuk pada hari pertama.

Tahun ini pun, masing-masing kepala daerah meminta ASN yang juga anak buahnya untuk ikut berdisiplin. Beragam ancaman yang diberikan para pembina ASN itu salah satunya tertulis dan diakumulasi ketidakhadiran per tahun untuk kemudian akan dikalkulasikan dengan pemotongan jumlah tunjangan kinerja (tukin).

Pemerintah Pusat, melalui menpan-RB, meminta ASN menyadari tugas mereka mengabdi ke masyarakat harus segera dijalankan. 10 hari liburan ASN dinilai cukup memadai untuk beribadah bersama, bersilaturahmi, dan liburan bersama keluarga.

Untuk itu, pemerintah memastikan penerapan sanksi ASN yang memperpanjang libur sesuai PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.

Namun, akankah ancaman dan gertakan kepala daerah serta kementerian itu hanyalah macan kertas? Publik tinggal menunggu ketegasan atas sanksi yang dilontarkan. Atau mungkin, kedewasaan aparat menjadi tantangan atas rencana pemberian tunjangan tambahan bagi mereka ke depan.

Sebab, rupiah yang digelontorkan untuk mereka jika berbalas bolos kerja akan jadi rugi dua kali bagi rakyat. Inilah saatnya elite negara kembali mengevaluasi cuti nasional, libur dibanding dengan tunjangan aparat. Para ASN nakal benar-benar patut mendapat sanksi tegas bukan sekadar ancaman di atas kertas.

LAMPUNG POST

BAGIKAN

TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv