BERBILANG tahun sejak 2013, renovasi Pasar SMEP mangkrak. Dalam perjalanannya, pembangunan pasar tradisional yang digarap PT Prabu Artha sebagai pengembang terus berkutat dengan polemik.

Alhasil, sampai kini belum ada kejelasan kelanjutan pembenahan pasar yang menjadi sandaran ratusan pedagang mencari nafkah tersebut. Ironisnya, uang pedagang senilai kurang lebih Rp3 miliar yang sudah disetor ke pengembang raib tanpa kejelasan.



Pembangunan Pasar SMEP berawal dari upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan peremajaan pasar yang berdekatan dengan Bambukuning itu pada awal Agustus 2013. Rencananya, Pasar SMEP dibangun delapan lantai.

Dari delapan lantai itu basemen akan menjadi lahan parkir. Di atasnya untuk pedagang tradisional seperti ikan, daging, dan sayur-sayuran. Sementara lantai I dan II untuk mal, lantai III Ramayana Department Store, lantai IV penjualan barang elektronik, lantai V tempat karaoke, dan lantai VI hotel.

Direktur PT Prabu Artha Ferry Sulistyo alias Alay pada awal proses renovasi Pasar SMEP menjanjikan pembangunan rampung dalam kurun waktu setahun. Namun, fakta yang terjadi sangatlah tidak sesuai dengan harapan. Sengkarut Pasar SMEP terus terjadi dan hingga kini belum kunjung rampung.

Di tengah ketidakpastian mangkraknya Pasar SMEP, Alay kini justru terbelit kasus hukum dugaan penggelapan pembangunan ruko di Tulangbawang tahun 2012. Bos PT Prabu Artha itu pun saat ini mendekam di jeruji Polda Lampung setelah ditangkap jajaran Polres Tulangbawang di Tangerang Selatan, Banten.

Tertangkapnya Alay bak menjadi sebuah asa baru untuk menjadi pintu masuk mengurai kasus SMEP yang tidak kunjung usai. Kita juga mengapresiasi sikap Polda Lampung yang secara tegas menolak penangguhan penahanan Alay.

Keberadaan Alay di bilik penjara diharapkan makin memudahkan penyelidikan guna mengusut sengkarut Pasar SMEP. Tidak hanya soal mangkraknya pembangunan, tapi juga terkait pengembalian uang muka para pedagang yang nilainya mencapai Rp3 miliar.

Kita tentu tidak mengharapkan para pedagang melulu dirundung kecemasan dan ketakutan kehilangan uang dari hasil kerja keras mereka. Sudah sepatutnya, pihak-pihak terkait optimal membantu para pedagang. Baik urusan bantuan hukum maupun moral.

Ketidaktegasan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap PT Prabu Artha, mulai dari pemutusan kontrak, wanprestasi, hingga rencana mencari investor baru tidak ubahnya seperti cerita sinetron, bertele-tele, tidak jelas kesudahannya.

Sangat miris dan menyedihkan apabila polemik Pasar SMEP terus menggelinding liar tanpa akhir. Momen penangkapan Alay harus menjadi pembuka jalan mengakhiri sengkarut selama ini telah memenjarakan rasa tenteram dan damai para pedagang. Penantian mereka untuk menempati toko barunya harus segera terealisasi. n

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR