Jakarta (Lampost.co) -- Sepuluh lembar kertas konsep berita diletakkan berjajar di meja kayu persegi. Empat orang yang duduk berpencar mengelilingi meja hanya melirik lembaran kertas A4 itu.

Keempat kertas itu berisi konten berita yang sudah diramu menjadi ujaran kebencian terkait Pilkada DKI Jakarta. Dan berita itu sudah disesuaikan dengan karakteristik media sosial.



"Ini harus menjadi trending topic. Semua pasukan segera sebarkan," tegas pemimpin rapat, seperti dituturkan Randi (bukan nama sebenarnya), 37, kemarin.

Rapat digelar di ruangan seluas 4x6 meter persegi di sebuah rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan. Si pemimpin rapat lantas meminta konsep yang ada di kertas ditampilkan ke papan tulis putih menggunakan infocus.

Randi ialah mantan koordinator konten sebuah media yang khusus membuat ujaran kebencian. Dia bertugas menyiapkan konten yang menyerang balik dengan unsur SARA dan kasus hukum.

"Yang penting itu hastag dan caption-nya. Itulah yang memancing pembaca untuk menyebarkannya. Untuk isinya bisa dipelintir dari mana saja," ungkapnya.

Randi memiliki sebelas buzzer yang bertugas menyebar konten yang dia buat. Satu buzzer harus memiliki banyak media sosial termasuk grup WhatsApp.

Tidak hanya itu, buzzer harus aktif membuat akun baru setelah beberapa akun diblokir pihak media sosialnya. Selain konten, Randi memiliki tim untuk membuat ujaran dalam bentuk gambar atau meme.

"Semua buzzer harus menyebar link berita itu ke semua media sosial. Mereka harus nge-lead isu di grup."

Randi menuturkan wartawan berkoordinasi dengan redaktur atau asisten redaktur, tapi buzzer justru berkoordinasi langsung dengan pimpinan kedua setelah pendiri.

"Pendirinya ini yang menjadi bos besar karena dia yang mendapatkan uang dari pemesan berita," imbuhnya.

Menurut Randi, pemesan ujaran kebencian banyak berasal dari anggota partai politik dan anggota dewan. Dengan uang sekitar Rp300 juta, sebuah akun media daring yang memuat berita-berita ujaran kebencian bisa dibuat.

"Imbalan kami ya berupa gaji per bulan," tuturnya. Randi mengaku menerima sekitar Rp6 juta per bulan.

Mayoritas yang menjadi pimpinan atau koordinator merupakan wartawan senior. "Bahkan beberapa dari mereka wartawan aktif dan sudah punya jaringan kuat."

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR