MOMENTUM mudik Ramadan selalu dimanfaatkan sejumlah oknum untuk melegalisasi pungutan liar alias pungli. Seperti tanpa dosa, oknum-oknum memeras pengemudi demi dapat melintas dengan aman untuk bersua keluarga, handai tolan.

Ironisnya, mereka bertebaran merajalela di sepanjang perlintasan jalur mudik. Ada yang mengatasnamakan kemanusiaan. Parahnya lagi, ada saja oknum berbaju dinas yang berani memaksa para sopir angkutan yang memeras keringat meninggalkan keluarga demi mencukupi kebutuhan hari-hari. Terus terjadi berulang-ulang.



Memberantas pungli ibarat mimpi. Bisa dikatakan tidak ada satu pun warga negara, dari kalangan paling bawah hingga paling atas, terbebas dari pungli. Semua urusan, mulai birokrasi hingga melintas jalan ke kampung pun terjadi pungli. Pungli jelas sebuah pelanggaran. Akan tetapi, karena sudah berurat-berakar sejak dulu, ia seakan dilegalkan, dihalalkan. Pejabat dan rakyat tanpa sungkan dan malu-malu melakukannya.

Negara sudah memiliki aturan dan instrumen lengkap untuk mencegah praktik pungli dan bentuk penyelewengan lainnya. Ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Data dari Polda Lampung pada 2017, satgas saber pungli menerima 610 pengaduan dari masyarakat. Jumlah itu membuat Lampung menduduki posisi keenam pengaduan terbanyak se-Indonesia.

Pungli juga termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Di sinilah kita harapkan peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli untuk turun memberantas pungli jalanan.

Dengan begitu, pelaku pungli bisa tiarap berkepanjangan. Bukan sebaliknya sekadar memberikan shock therapy atau gebrakan sesaat, yang tidak memberikan efek jera pada para pelaku pungli. Kebijakan sesaat hanya akan membuat virus pungli makin kebal dan meluas.

Melalui dasar payung itu, satgas mesti bergerak. Sebab, pungli sebenarnya juga korupsi sehingga memberantas pungli juga tindakan paling dasar membasmi korupsi. Bangsa ini telah sepakat memosisikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

Pemberantasan pungli pada arus mudik bisa menjadi momentum meraih kemenangan masyarakat menebas segala perilaku memungut biaya ilegal. Memberantas pungli pun sepantasnya mengerahkan upaya luar biasa.

Bila pemberantasan pungli melibatkan keteladanan pemimpin puncak hingga daerah, cita-cita Indonesia bebas pungli bukan cuma mimpi.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR