PEMERINTAH Pusat menjalankan kebijakan moratorium calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan itikad pemerintah daerah di seluruh Indonesia melakukan optimalisasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) juga tenaga kerja sukarela (TKS) yang ada.
Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi ASN. Dalam aturan itu terang benderang menyatakan pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga TKS dengan honor membebani anggaran daerah.
Pelarangan itu juga bukan tanpa alasan. Jika dilakukan penambahan tenaga kerja baru, justru membuat ASN tidak bekerja maksimal. Akibatnya, anggaran habis, namun hasil kerjanya tak banyak dirasakan masyarakat.
Beban daerah terus meningkat, tetapi tidak dibarengi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang sepadan. Pemerintah daerah harus cerdik mengelola pemerintahan dengan sumber daya manusia dan tidak menciptakan pengangguran berseragam.
Karena itulah kita mengapresiasi DPRD Kabupaten Tanggamus yang menunda mengambil sikap dalam persetujuan kebijakan umum perubahan anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan kabupaten tersebut.
Hal itu berkenaan munculnya usulan honor 567 TKS di APBD Perubahan. Dengan tambahan jumlah itu, total TKS di Tanggamus mencapai 5.444 orang. Dengan jumlah tersebut Pemkab setempat harus menyediakan Rp60 miliar untuk pembayaran honor. Maka wajar, bahkan amat wajar, DPRD setempat kebingungan karena ternyata 567 TKS telah menerima gaji yang dibayarkan melalui APBD 2017. Padahal, mereka tidak pernah membahas adanya dana pembayaran TKS di APBD yang telah berjalan itu.
Jika usulan penambahan anggaran untuk insentif TKS disetujui, Pemkab Tanggamus harus menambah anggaran sedikitnya Rp8 miliar. Hal itu tentu merusak kesehatan anggaran daerah yang sejatinya lebih tepat untuk pembangunan daerah.
Terlebih, Pemkab Tanggamus juga tengah fokus giat membangun. Pemkab seharusnya memaksimalkan TKS yang ada dalam membantu pelayanan publik. Jika membutuhkan tenaga tambahan harus disesuaikan kebutuhan krusial dan anggaran yang dimiliki.
Kita yakin dan percaya Pemkab Tanggamus memiliki pertimbangan kebutuhan hingga menambah jumlah TKS. Hanya saja, penambahan itu jangan lantas menabrak aturan. Jika tak sesuai aturan, bukan hal buruk menimbang ulang kebijakan penambahan tersebut. Kita pun berharap DPRD dan Pemkab Tanggamus dapat mencapai titik temu terkait persoalan TKS ini. Sebab, pembangunan jelas membutuhkan anggaran dan penggunaan anggaran baru dapat dilakukan manakala (KUPA-PPAS) APBD Perubahan disepakati. n

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR