MEMBANGUN jalan tol bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kemajuan pembangunan. Dengan keberadaan jalan bebas hambatan tersebut, alur distribusi barang, jasa, bahkan mobilisasi manusia menjadi lebih lancar.

Meski memiliki manfaat strategis, tidak berarti pembangunan tol bebas hambatan pula. Tidak jarang proses pengerjaan proyek tol tersendat-sendat dalam waktu cukup lama. Pembebasan lahan pun menjadi persoalan yang acap membayangi proyek tol.



Pun halnya pembangunan jalan tol trans-Sumatera (JTTS). Pembebasan lahan masih menjadi masalah terbesar penyelesaian infrastruktur vital ini. Padahal, JTTS ditarget rampung sebelum Asian Games 2018 Agustus mendatang.

Pembangunan JTTS yang terbentang mulai dari Bakauheni—Terbanggibesar sepanjang 141 km dan Terbanggibesar—Pematangpanggang sepanjang 111 km dapat dimaksimalkan manfaatnya pada tiga klaster utama pembangunan.

Tiga pembagian wilayah besar itu adalah bagian timur sebagai pengembangan industri, wilayah tengah sebagai kawasan ketahanan pangan, dan barat untuk pengembangan wisata.

Faktanya, pembebasan lahan JTTS Bakauheni—Terbanggibesar dan Terbanggibesar—Pematang Panggang masih mengalami hambatan. Meski konstruksi jalan terus dikerjakan, jalan tol tidak akan terhubung jika masih ada titik-titik lahan belum dibebaskan.

Salah satunya di lapangan Desa Tanjungsari, Natar, Lampung Selatan yang segera dieksekusi. Kondisi serupa terjadi di Terbanggibesar—Pematang Panggang. Hingga kini pembebasan lahannya mencapai 90% dan 80% penyelesaian konstruksi.

Persoalan pembebasan lahan yang berlarut-larut ini juga telah sampai ke jalur pengadilan. Seperti 16 bidang lahan di Desa Batuliman Indah, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, yang belum dieksekusi untuk JTTS. Lahan itu berada di kawasan hutan Register 40. Masalah tersebut hingga kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda.

Jika masyarakat konsisten mendukung pembangunan. Begitu pun pemerintah memperhatikan keinginan masyarakat, tentu persoalan ini tidak perlu sampai meja hijau. Sebab itu, mengatasi permasalahan tarik-menarik kepemilikan lahan di jalur JTTS diperlukan kebijakan holistik melibatkan berbagai instansi.

Kita mengapresiasi langkah pemerintah menggandeng Polda Lampung mendampingi eksekusi lahan. Kita berharap eksekusi lahan berjalan lancar. Begitu juga masyarakat yang mendukung dan ikhlas menyerahkan lahan yang telah diputus di pengadilan.

Ke depan, pemerintah, pengembang, dan masyarakat harus benar-benar jernih mengatasi persoalan ini. Semua harus berpikir untuk kepentingan bersama. Pembangunan tol bukan suatu kelemahan, melainkan kemajuan. Maka, harus adil dan merata dalam menyelesaikan persoalan bersama ini.

Kita ingin persoalan pembebasan lahan tidak menjadi penghambat pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kita berharap rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan perpres terkait pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, sekaligus mendukung kemudahan pembebasan lahan segera rampung.

Hal itu mendesak, mengingat UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum masih terbatas mengatur soal proyek-proyek strategis nasional yang telah ditetapkan. Sehingga ke depan masalah pembebasan lahan tidak lagi menjadi rintangan utama dalam pembangunan infrastruktur.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR