LEMBAGA pemasyarakatan (LP) adalah tempat melaksanakan sistem pemasyarakatan. Tujuannya membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang sudah ia perbuat.

Untuk itu UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan perlu tindakan atau sanksi disiplin bagi narapidana jika melanggar aturan. Hal ini diatur khusus dalam PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.



Menerapkan displin kepada warga binaan salah satunya pada Pasal 28 Ayat (3). Aturan tersebut terang benderang menyatakan  warga binaan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik lain ke LP untuk kepentingan pribadi.

Namun anehnya, masih banyak ditemukan barang terlarang yang dibawa para napi ke dalam LP atau rumah tahanan (rutan). Di Rutan Kelas II B dan LP Kelas II A Kotabumi, Lampung Utara, selama Januari—Oktober 2018 ditemukan ribuan telepon seluler.

Kemudian di LP Rajabasa awal Juni 2018 ditemukan beragam barang terlarang. Mulai dari 27 telepon seluler, 178 charger ponsel, 42 benda berjenis senjata tajam, pisau dan palu, 20 kabel listrik, 3 SIM-card, dan berbagai jenis benda lainnya.

Awal Oktober 2018, dua napi LP Kelas II B Kotaagung, Tanggamus diringkus polisi karena diduga menipu Rp14,8 juta melalui telepon seluler. Ada juga penemuan sabu-sabu di LP Kotaagung seberat 60,4 gram milik salah satu napi narkoba di sana.

Dari berbagai pelanggaran di sejumlah LP itu, sanksi pun diberikan terhadap napi yang terbukti melanggar. Sanksi itu mulai dari tidak diberi pembebasan bersyarat, remisi umum dan khusus, serta mencabut remisi yang telah diberikan.

Menertibkan para napi itulah yang dilakukan LP Rajabasa beberapa waktu lalu dengan memberi sanksi 19 napi karena melanggar tata tertib. Kita mengapresiasi sikap tersebut sebagai upaya menjaga integritas LP dari perilaku semaunya.

Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM yang diberikan kepada kepala LP sesuai dengan PP 32/1999 pada 11 Ayat (4). Kepala LP bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di LP.

Keberhasilan LP bukanlah menghukum para napi sesuai dengan putusan pengadilan dan pelanggaran lainnya. Keberhasilannya ialah menjadikan warga binaan menyadari kesalahan dan bukan justru tindak pidana yang dilakukannya makin menjadi setelah bebas.

Keberhasilan itu tentu juga ditentukan integritas petugas dan kepala LP. Berbagai macam pelanggaran yang dilakukan para napi itu justru juga mencerminkan betapa pengawasan baik sengaja maupun tidak di dalam LP jauh dari kata memadai.

Sebab, dengan aparat yang berintegritas tinggi dalam mendidik dan mengawasi, akan sulit mendapati napi memperoleh celah untuk melanggar. Jangan sampai malah petugas malah mengajari napi melanggar karena kurang merawat integritasnya.

Kita berharap upaya memulihkan integritas LP tidak berhenti hanya dengan memberi sanksi para napi yang melanggar disiplin, tapi juga kepada para oknum sipir yang menyebabkan berbagai ketidakdisiplinan merajalela di dalam penjara.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR