SUDAH jatuh tertimpa tangga. Mungkin kata pepatah itu bisa menggambarkan kondisi guru honorer saat ini. Sudah gaji kecil, bobot kerja 37,5 jam per pekan (Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018), dan masih pula harus sabar menunggu tunggakan pembayaran dana insentif enam bulanan sebesar Rp200 ribu. Miris!

Guru, apa pun status yang disandangnya, apakah honorer maupun PNS, sejatinya adalah orang-orang yang seharusnya kita hargai dan muliakan. Berikan dan prioritaskan hak-hak mereka tepat waktu. Jangan biarkan mereka resah akibat kekurangan ekonomi.



Menyepelekan apalagi sampai mengabaikan nasib guru seolah tidak ada bedanya dengan istilah kacang lupa pada kulitnya. Saya yakin tidak ada pimpinan atau orang yang berkuasa saat ini tidak pernah diajar oleh sosok seorang guru.

Terkadang, saat saya sedang berselancar di media sosial kerap ada saja keluhan soal nasib guru honorer. Umumnya, mereka butuh perhatian soal kesejahteraan dan masa depan mereka. Bahkan, saya masih ingat, jelang Idulfitri tahun ini, di media sosial Facebook, ada seorang guru honorer mengeluh dan mengaku risau menghadapi Lebaran.

Dia menulis dalam sebuah komentar di salah satu posting-an sebuah berita terkait informasi bahwa PNS akan mendapat gaji, THR, dan gaji ke-13. Kira-kira saat itu dia menulisnya seperti ini, "Alhamdulillah, bisa dapat gaji, THR, dan gaji ke-13. Bersyukurlah kalian, karena kami sebagai guru honorer tidak mendapat itu semua. Kami juga tidak tahu bagaimana nanti memenuhi kebutuhan saat Lebaran," keluhnya.

Kita tentu ikut berbahagia dan gembira ketika kalangan guru-guru yang berstatus PNS akan mendapatkan kenaikan gaji 5% pada 2019. Guru PNS juga akan kembali memperoleh THR dan gaji ke-13 tahun depan. Kita bersyukur karena itu artinya kesejahteraan guru menjadi perhatian pemerintah.

Namun, masih ada guru yang berstatus honorer juga butuh sentuhan dan perhatian. Meski tidak harus sama kesejahteraan yang didapat, setidaknya para guru honorer bisa pula merasakan indahnya sebuah pengabdian.

Jangan sampai ada kesan yang muncul bahwa terdapat sekat antara guru PNS dan guru honorer. Jujur, saya khawatir ketika ada ketimpangan yang kentara antara status PNS dan honorer, nantinya justru menjadi pemicu munculnya sosok “bos” dan “karyawan” di sekolah.

Semoga saja, sampai kapan pun ke depan tidak ada guru yang menjadi bos atas guru lainnya. Sebab, apabila itu sampai terjadi, memuliakan guru honorer sejatinya adalah sesuatu yang tidak berlebihan.

 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR