KORUPSI itu seperti candu. Celakanya lagi, candu ini telah mewabah, menjadi penyakit kanker ganas yang menggerogoti bangsa ini. Ia menyelusup hingga sendi-sendi terkecil birokrasi bangsa ini meraup uang rakyat dari kemaslahatan orang banyak.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah tumbuh ke atas dalam hierarki dan menjalar ke daerah-daerah termasuk Lampung. Ia tidak hanya meracuni perilaku pejabat elite di pemerintahan tingkat  pusat, tetapi juga oknum pemerintahan desa.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan agar tidak ada lagi korupsi di Lampung. Lembaga antirasuah itu mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan 15 pemkab/kota melaksanakan roda pemerintahan bersih sesuai dengan aturan berlaku.

Lampung memang dalam bidikan KPK. Pemerintah harus belajar dari kejadian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. OTT itu terjadi di dua daerah kabupaten di Lampung, yakni Lampung Tengah dan terakhir di Lampung Selatan.

Agar tidak lagi terjadi OTT di Lampung, KPK mengingatkan pemerintahan yang baik dan bersih harus makin meningkatkan kemajuan daerahnya. Mesti ada standar pelayanan publik minimal sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Lampung misalnya. Untuk seluruh kabupaten dan kota se-Lampung harus ada prioritas memperbaiki kinerja unit layanan pengadaan (ULP). Unit itu agar bekerja lebih independen. Tujuannya agar tidak ada tindakan yang mengarah ke praktik korupsi.

 

Sejauh ini masih banyak pemerintah daerah melaksanakan ULP menginduk pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baik berbentuk bidang ataupun unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Akibatnya, transparansinya diragukan karena rawan intervensi.

Kita pun mengapresiasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Lampung yang berkomitmen untuk berhati-hati dalam menganggarkan proyek. Niat ini merupakan hal positif yang mesti didukung terutama dalam hal pengawasan.

Semua pihak perlu mengawasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Tidak terkecuali bagi Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Sejauh ini, apakah tim ini menjalankan tugas atau malah seperti macan ompong.

Kajati Lampung Susilo Yustinus mengungkapkan total proyek yang didampingi TP4D yang dihitung dari Januari hingga Juli 2018 ada 45 kegiatan dengan nilai Rp896 miliar. Dana ini jelas amat besar dan patut benar-benar diawasi penggunaannya.

Ada banyak cara yang dapat dilakukan semua pihak untuk memberantas korupsi dengan efektif. Di antaranya dengan mencegah kekuasaan terkonsentrasi pada satu pihak, menegakkan aturan hukum, menyadarkan individu bersangkutan.

Kemudian memberi gaji yang layak kepada pegawai pemerintah, mendidik ulang masyarakat sehinga moralitasnya menjadi baik; dan mengganti sebutan koruptor menjadi maling, pencuri atau perampok agar ada efek jera simbolis.

OTT KPK di Lampung Selatan juga tidak terlepas dari adanya laporan dari masyarakat setempat yang mengendus adanya dugaan kongkalikong di beberapa proyek Dinas PUPR setempat. Partisipasi aktif masyarakat seperti ini patut ditumbuhkembangkan.

Upaya menyejahterakan masyarakat melalui Nawacita yang kerap digaung-gaungkan Presiden Joko Widodo dapat terealisasi manakala berbagai proyek strategis bebas korupsi. Jangan biarkan proyek-proyek itu terjamah tangan kotor para koruptor. n

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR