REPUBLIK ini memasuki usia 73 tahun pada 17 Agustus besok. Perayaan menjelang Hari Kemerdekaan tahun ini ditandai dua peristiwa penting. Pertama gempa bumi yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, sehingga menyebabkan 392 orang tewas. 

Peristiwa kedua adalah pendaftaran dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Munculnya dua nama cawapres itu mengakhiri teka-teki kandidasi pilpres yang banyak dinantikan rakyat.



Itu sebabnya, selebrasi kemerdekaan tahun ini jangan berlebihan. Mengingat banyak saudara kita di Lombok yang masih berduka kehilangan keluarga dan harta benda. Beberapa masih menetap di tenda pengungsian dengan pasokan makanan terbatas.

Momentum HUT RI 2018 perlu dibarengi dengan refleksi sejenak terkait perjalanan kita sebagai sebuah negara merdeka. Selama 73 tahun menikmati napas kemerdekaan, apa yang sudah kita capai, terutama dalam konteks pembangunan. 

Harus diakui pada era pemerintahan Joko Widodo program pembangunan sangat terasa. Setidaknya ada tujuh proyek strategis nasional yang dibangun di Bumi Ruwa Jurai berdasar pada Perpres No 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyesk Strategis Nasional.

Ketujuh PSN tersebut adalah jalan tol Bakauheni—Terbanggibesar (140,9 km, jalan tol Terbanggibesar—Pematangpanggang (100 km), sistem penyediaan air minum (SPAM), Bendungan Way Sekampung, Pringsewu; Bendungan Marga III, Lampung Timur; pembangunan saluran suplesi daerah irigasi umpu sistem (Way Besai), dan Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus.

Dari ketujuh proyek strategis itu, pembangunan saluran suplesi daerah irigasi umpu sistem (Way Besai) di Way Kanan yang lebih dahulu rampung. PSN yang dibangun dengan anggaran Rp189 miliar itu telah dibangun sejak 2013 dan ditargetkan tuntas tahun 2017.

Capaian proyek tol terbilang paling cepat karena telah dimulai pembangunannya sejak 2015. Meski pengoperasiannya sedikit tertunda dari target awal 2018 menjadi 2019, hingga Agustus ini pembangunan fisik tol sudah 83% dan diharapkan selesai pada Oktober mendatang.

Pembangunan dua bendungan dengan total anggaran mencapai Rp2 triliun baru rampung 33%. Sementara proyek SPAM telah dilakukan peletakan batu pertama pada Februari 2018 lalu dan ditargetkan selesai pada 2020.

Untuk KIM di Tanggamus masih menunggu peluncurannya oleh Presiden pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Kita tentunya berharap semua proyek strategis itu bisa selesai tepat waktu sehingga memberikan efek positif bagi perekonomian Lampung.

Pemprov berikut penegak hukum harus mengawal agar tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek nasional tersebut. Tanpa pengawasan yang baik maka celah korupsi dan penyelewengan terbuka lebar.

Perlu kita pahami bahwa proyek nasional di Lampung bukan hanya milik pemerintah pusat, tapi milik masyarakat Lampung. Untuk itu, semua pihak harus memberikan kepedulian yang lebih agar proyek ini membangun Lampung menjadi daerah maju dan modern.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR