ADALAH tugas negara menjamin ketersediaan pangan beraneka ragam namun tetap memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Kewajiban itu amat jelas dan terang benderang dalam UU No 18/2012 tentang Pangan.

Undang-undang mengamanahkan pemerintah menyelenggarakan pangan nasional perlu menyediakan pangan dan menjaga keamanan pangan layak konsumsi, aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 



Jaminan itu mutlak diperlukan untuk mencegah masyarakat dari ancaman pangan mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan bahkan kelangsungan hidup manusia.

Karena itulah, kita patut mengapresiasi sikap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berani menyatakan tayangan iklan produk susu kental manis (SKM) selama ini memberikan persepsi yang salah, yaitu SKM dapat menjadi produk pengganti susu.

Faktanya selama ini produsen SKM justru gencar menayangkan iklan atau kemasan yang mempersepsikan atau menyamakan susu kental manis dan susu biasa. BPOM secara kesatria mengakui bahwa mereka kecolongan atas visualisasi mispersepsi itu.

BPOM tegas menyatakan SKM bukan pengganti susu yang dapat digunakan untuk pemenuhan gizi. SKM tidak boleh dikonsumsi anak-anak berusia di bawah 12 bulan, apalagi sebagai pengganti air susu ibu (ASI). Itu akan memberikan efek yang tidak baik untuk pertumbuhan karena ada kandungan gula di dalamnya.

Karakteristik jenis susu kental ialah produk dengan kadar lemak susu tidak kurang dari 8% dan kadar protein tidak kurang dari 6,5%. Konsumsinya bukan untuk pemenuhan asupan gizi harian bagi balita maupun pengganti air susu ibu bagi bayi.

Efek baik dari sikap BPOM adalah para pelaku usaha mulai menarik iklan dan label produk susu kental manis yang dianggap melanggar ketentuan BPOM. Tidak ada kata terlambat untuk meluruskan mispersepsi yang dapat merugikan publik.

Terlebih, anak-anak penderita kekurangan gizi di Tanah Air masih terbilang tinggi bila mengacu ambang batas badan kesehatan dunia (WHO). Kementerian Kesehatan melansir indeks berat badan anak anak Indonesia mencapai 17% dari ambang batas WHO 10%.

Kita berharap penjelasan resmi pemerintah terhadap SKM dapat memperbaiki pola konsumsi anak-anak kita. Para orang tua kini menjadi lebih teredukasi untuk memberikan nutrisi terbaik bagi buah hati merekayang sejatinya merupakan generasi penerus bangsa.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR