TABUNG elpiji 3 kg atau elpiji bersubsidi peruntukannya untuk masyarakat miskin. Bahkan hal itu ditegaskan melalui tulisan yang ada di sisi tabung. Namun, dengan berbagai alasan, masyarakat kategori mampu hingga pemilik usaha nonmikro, kecil, dan menengah merenggut jatah si miskin.

Buktinya, hasil inspeksi mendadak (sidak) Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Lampung bersama Hiswanamigas dan Pertamina Lampung mendapati sejumlah rumah makan dan jasa binatu di Bandar Lampung masih menggunakan elpiji bersubsidi yang dikemas dalam tabung 3 kilogram.



Penyalahgunaan ini ditengarai memicu kelangkaan elpiji 3 kg. Akibatnya masyarakat pun resah dan sulit mendapatkan elpiji 3 kg untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Padahal, dalam pendistribusian elpiji 3 kg pemerintah memberlakukan mekanisme subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran mulai Februari 2018.

Berdasar pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terdapat 57 juta rumah tangga penerima paket perdana elpiji 3 kg. Dari angka tersebut, 26 juta rumah tangga miskin berhak mendapatkan subsidi elpiji 3 kg, sedangkan 31 juta rumah tangga lainnya tidak lagi disubsidi, tetapi dikenakan harga keekonomian.

Dari data awal itu, Kementerian ESDM memverifikasi ulang. Setelah diverifikasi, nantinya bantuan subsidi elpiji 3 kg hanya diberikan kepada rumah tangga miskin, rentan miskin, dan usaha mikro sesuai dengan Basis Data Terpadu yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

Peruntukan penggunaan elpiji 3 kg juga telah diatur melalui Peraturan Presiden No.104/2007 dan Peraturan Menteri ESDM No.21/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg. Aturan itu jelas mengatur elpiji 3 kg hanya diperuntukkan rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp1,5 juta dan kegiatan usaha kecil dan mikro (UKM).

Pemerintah pun telah menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang bertugas menyalurkan secara resmi elpiji 3 kg bersubsidi. Pemerintah melalui Pertamina juga menetapkan kuota penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi yang pembiayaannya berasal dari APBN di tahun berjalan.

Sebagai badan usaha penyalur resmi, Pertamina memiliki tugas dan wewenang untuk menyalurkan elpiji 3 kg melalui agen dan pangkalan yang menjual dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Sayangnya ada disparitas harga lumayan tinggi saat elpiji-elpiji itu masuk ke warung-warung di perumahan. Lebih-lebih jika kemudian ada kelangkaan. Sementara jika harus membeli langsung ke agen atau SPBU, belum tentu jaraknya terjangkau masyarakat.

Semestinya ada ketegasan pemberlakuan HET ini hingga ke tangan warga. Karena itu, pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan elpiji bersubsidi ini.

Semua pihak terkait seperti Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Lampung, kepolisian, PT Pertamina, Hiswanamigas dan lainnya harus rutin melakukan pengawasan dan sidak.

Tetapi janganlah sidak dan operasi itu hanya sebagai kerja formalitas belaka. Harus ada tindakan tegas bagi pelaku usaha besar yang menyalahgunakan elpiji subsidi, mulai dari surat peringatan hingga pencabutan izin usaha.

Peran masyarakat juga dibutuhkan untuk ikut mengawasi jika ditemukan penyalahgunaan elpiji subsidi 3 kg. Sebab, masyarakat kecil sendirilah yang akan merasakan kelangkaan si tabung melon jika penggunanya tidak tepat sasaran. n

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR