JAKARTA (Lampost.co)---Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjaga netralitas. PDI Perjuangan menganggap masih ada masalah keberpihakan penyelenggara pemilu.

"Kendala yang kami alami, mohon maaf, (KPU & Bawaslu) masih tidak netral. Padahal dari asas yang kami sebutkan, untuk melaksanakan demokrasi yang baik. KPU, Bawaslu, Panwaslu harus menyikapi dengan sikap dasar," tegas Megawati ketika dua lembaga penyelenggara pemilu menggelar verifikasi faktual di DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).



Keberpihakan penyelenggara pemilu dirasakan ketika KPU masih bernama Lembaga Pemilihan Pemilihan Umum (LPPU) di era orde baru. Pada era Presiden Joko Widodo, kinerja KPU dinilai membaik. Asas pemilu juga telah menjadi dasar kinerja penyelenggara.

"Tentunya yang tidak pernah berubah adalah asas pemilu itu, rahasia umum, langsung, jujur, dan adil. Unsur pemerintah harus berdiri tegak terhadap asas tersebut," beber Megawati.

Megawati juga membandingkan Indonesia dengan India dalam penyelenggaraan pemilu. Negara dengan 1,3 miliar penduduk itu telah bermigrasi ke skema e-Voting. Indonesia seharusnya bisa melihat itu sebagai contoh.

Kotak suara yang selama ini digunakan tak lagi efisien. Jumlah daerah di Tanah Air dan penduduknya bertambah pesat.

"Terkait kotak suara, kita lihat di India, bukan kotak suara yang kita punya bertahun-tahun," kata Presiden ke-5 Indonesia itu.

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR