BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Sejumlah masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional menyerukan enam poin untuk mendorong terwujudnya pemilu yang damai dan konstitusional, Minggu (19/5/2019).

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan untuk Pemilu Damai dan Konstitusional terdiri dari Sigit Pamungkas dan Hadar Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit).



Kemudian, Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Monica Tanuhandaru dan Wahidah Suaib dari Partnership for Governance Reform (Kemitraan). Titi Anggraini dan M. Fadli Ramadhani dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Ferry Kurnia Rizkiyansyah dari Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (Presnas JaDI), Ray Rangkuti dari Lingkar Madani (LIMA) Indonesia.

Dahliah Umar dari Network for Indonesian Democratic Society (NETFID), Veri Junaidi dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Jeirry Sumampow dari Komite Pemilih Indonesia (Tepi).

August Mellaz dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Feri Amsari dari Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Universitas Andalas. Muhammad Hanif dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Kaka Suminta dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Hurriyah dan Delia Widianti dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.

Sembilan poin yang diserukan diantaranya pasangan calon dan tim kampanye/tim pemenangan, agar pertama, merujuk kepada hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU RI sebagai dasar dalam menentukan sikap terhadap hasil Pemilu.

Menghargai mekanisme hukum yang telah tersedia dalam Konstitusi dan UU Pemilu. Jika menemukan dugaan pelanggaran agar melaporkan ke Bawaslu dan atau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Apabila berkeberatan/tidak menerima hasil pemilu, dapat menempuh jalur sengketa PHPU ke MK dengan mengajukan bukti-bukti dugaan pelanggaran yang selama ini terwacanakan.

Kedua, semua pihak agar menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, menghargai konstitusi, menciptakan suasana kondusif menjelang dan setelah penetapan hasil Pemilu dengan tidak melakukan provokasi, ancaman kekerasan dan seruan yang mengarah pada tindakan- tindakan yang inkonstitusional.

Ketiga, KPU RI agar menyelesaikan proses rekapitulasi nasional sesuai jadwal yakni tanggal 22 Mei 2019 dengan mengedepankan prinsip taat aturan, independensi transparansi proses dan hasil serta akurasi data hasil rekapitulasi. Memperbaiki mekanisme validasi input data pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sesuai keputusan Bawaslu RI Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 tentang pelanggaran administrasi KPU RI, agar data yang terpublikasi kepada publik melalui SITUNG memiliki validitas dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, Bawaslu RI agar mengoptimalkan pengawasan pada tahapan rekapitulasi nasional, mengedepankan prinsip taat hukum, independen dan spirit penegakan hukum Pemilu dalam memproses dugaan pelanggaran pemilu, sesuai tagline Bawaslu: Bersama Rakyat Awasi, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Kelima, Masyarakat agar tetap mengawal bersama proses tahapan pemilu, mengedepankan sikap hati-hati dalam menerima informasi/mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkan, tidak mudah terprovokasi oleh politik adu domba, tidak tidak terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan dan langkah-langhah inkonstitusional.

Keenam, Mendukung aparat keamanan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Datasemen Khusus (Densus) 88 untuk bekerja optimal menjaga kondusifitas keamanan pelaksanaan tahapan Pemilu dan memberi rasa aman untuk semua. Demikian seruan kami sebagai upaya masyarakat sipil untuk mendorong terwujudnya Pemilu yang damai dan konstitusional.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR