OKSIBIL (lampost.co) -- Pemerintah dan warga masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, menyambut dengan antusias kehadiran minyak dan gas (migas) satu harga. Bagi mereka, minyak satu harga seperti obat yang mengobat sakit mereka selama ini.
Begitu antusiasnya mereka, hingga mereka rela menyambut kedatangan rombongan Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas di Bandara Oksibil (ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang), Sabtu (16/12/2017).
Bupati Pegunungan Bintang, Costan Omteka, Sekkab Barthomeus Paragave, Kapolres Michael M, anggota DPRD , dan jajaran muspida lainnya menyambut kedatangan rombongan.
Sementara itu di sepanjang jalan dari bandara hingga beberapa ratus meter ke dalam wilayah Oksibil, masyarakat juga berdiri berjajar. Beberapa kepala suku juga. 
"Ini mengejutkan. Di luar dugaan kami," kata Marwansyah Lobo Balia, Komite BPH Migas.
Selain Lobo, juga hadir Komite BPH Migas Marwansyah Lobo  Balia dan Kasubdit Putu Suardana  beserta staf Pertamina, dan para staf di jajaran BPH Migas. Tarian adat masyarakat setempat juga juga mewarnai penyambutan kedatangan rombongan.

Warga suku-suku di Pegunungan Bintang menarikan tari adat menyambut rombongan BPH Migas di Oksibil, Pegunungan Bintang, Sabtu (16/12/2017). Lampung Post/Hesma Eryani
Kabupaten berpenduduk 88.529 jiwa  (2005) ini merupakan wilayah terisolasi. Satu-satunya alat transportasi keluar dan masuk wilayah ini adalah pesawat terbang.
Jika Bupati dan jajarannya akan melakukan kunjungan kerja ke 34 kecamatan yang ada, mereka harus mencarter pesawat terbang dengan biaya sewa Rp10 juta-Rp20 juta.
Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi satu-satunya kabupaten di Pegunungan Jayawijaya yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini
Sekitar 90% wilayahnya terletak di dataran tinggi pegunungan dengan ketinggian 400 sampai dengan  4.000 meter dpl. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 15.682 km2 yang terbagi menjadi tujuh kecamatan dengan Oksibil sebagai ibu kota kabupaten.
Wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang berbatasan dengan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom di sebelah utara, Kabupaten Boven Digoel di sebelah selatan, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Yahukimo di sebelah barat dan negara Papua Nugini di sebelah timur. 
Hampir disetiap distrik terdapat lapangan terbang, tetapi hanya lapangan terbang di Oksibil dan Batom saja yang bisa didarati pesawat Twin Otter. Berbagai kebutuhan masyarakat baik sandang, pangan, maupun perumahan dipasok menggunakan pesawat udara.
Itu sebabnya harga-harga di wilayah ini sangat mencekik. Harga bensin Rp50 ribu per liter. "Bahkan, tak jarang mencapai Rp100 ribu per liter," kata Costan. Demikian pula harga minyak tanah.
Untuk gas, bahan bakar ini tidak dijual karena tidak ada warga yang menggunakannya. Untuk memasak, warga menggunakan minyak tanah.
Tinggi harga bensin dan minyak tanah, serta pasokan yang diangkut menggunakan pesawat menyebabkan tingginya harga. "Satu sak semen harganya Rp1,25 juta. Pada kondisi tertentu harganya mencapai Rp2 juta per sak," jelas Costan.
Kondisi seperti ini sangat memberatkan warga. Sebab itulah, kebijakan pemerintah menerapkan satu harga di wilayah ini disambut dengan antusias.
Untuk mendukung hal tersebut. Pertamina membangun SPBU di dalam kota yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat tersebut.
Pihaknya dan warga masyarakat merasa sangat berterima kasih atas kebijakan tersebut.
Costan berharap harga-harga kebutuhan akan menurun seiring diberlakukannya satu harga tersebut.
Dengan diberlakukannya migas satu harga (sama dengan di seluruh wilayah lain di Indonesia, termasuk Jakarta), Costan berharap dilakukan evaluasi bersama-sama para pihak terkait terhadap harga-harga yang kini berlaku di Pegunungan Bintang.
Melejitnya harga-harga tersebut makin membuat warganya jauh dari sejahtera. Untuk keluar wilayah ini, mereka harus menggunakan pesawat terbang yang harganya cukup tinggi.
Jika tidak, pilihannya berjalan kaki. "Butuh waktu tujuh hari jika kita berjalan kaki menuju Kota Jayapura," kata Barthomeus.
Karena itu, tidak heran bila warga kabupaten ini hanya mengenal wilayahnya sendiri. Satu-satunya, komunikasi terdekat dilakukan dengan negara tetangga perbatasan Papua Nugini, yang hanya dibatasi hutan dengan daerah ini.
Warga Pegunungan Bintang maupun warga Papua Nugini di perbatasan sudah sangat saling mengenal dan bersahabat. Mereka tak pelru melakukan protokler keimigrasian untuk melintais kawasan tersebut, terutama urusan jual beli kebutuhan sehari-hari.
Sembilan pos keamanan, kata Bartholomeuz, disiagakan untuk menjaga wilayah tersebut. Dan sejauh ini belum pernah terjadi keributan antara warga di dua negara.
Bartholomeuz juga berharap penerapan satu harga memberi dampak berantai pada penurunan harga-harga sehingga warga mampu memanfaatkan uangnya untuk keperluan lain.
Komite BPH Migas Marwansyah Lobo Balia mengatakan Pegunungan Bintang merupakan titik 39 dari 54 titik program BBM Satu Harga. Dia optimistis program ini akan tercapai.
Pihaknya akan terus mengejar titik- titik tersisa tahun ini. Menurutnya, meskipun tinggal tersisa dua bulan, hal tersebut masih sangat mungkin tercapai.
"Sampai saat ini semua tim telah bergerak secara dengan jadwal cukup ketat seperti di Biak, Bovendigul (Papua), Konawe Kepulauan (Sulteng) ,  Bulungan, Nunukan  (Kaltara), Kapuas Hulu (Kalbar), Natuna, Bintang, Anambas, (Kepri), Nias (Sumut), dan Tojo Una-Una (Sulawesi Tengah).
Secara soft opening, peresmian migas satu harga sudah dilakukan, namun secara resmi akan dilakukan serentak oleh Presiden Jokowi. "Dua bulan ke depan kami akan kejar sisanya dan kami optimistis akan tercapai," kata Lobo. 
Menurutnya, program BBM satu harga merupakan salah satu langkah straegis bagi masyarakat yang ada di wilayah-wilayah terdepan, terluar, maupun yang masih tertinggal untuk meningkatkan perekonomiannya. Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) untuk mendorong hal tersebut.
Berdasar pada data yang ada, sebagian besar titik-titik yang sudah menerima program BBM satu harga berada di wilayah Timur Indonesia.
Lobo menegaskan salah satu kunci utama bagi keberhasilan program ini adalah pengawasan. Dia meminta Pemkab Pegunungan Bintang, BPH Migas, dan Pertamina bekerja sama melakukan pengawasan penyaluran di lapangan. Tanpa pengawasan, dia khawatirkan program satu harga tidak dapat berjalan dengan baik.
"Kehadiran kami di sini salah satunya juga untuk memastikan apakah harga sudah berjalan dengan baik," kata Lobo.

Bupati Pegunungan Bintang Costan Otemka memberikan cenderamata kepada Komite BPH Migas Marwansyah Lobo Balia, di depan SPBU (satu-satunya SPBU yang baru dibangun di daerah ini), Sabtu (16/12/2017). Lampung Post/Hesma Eryani

Obat Sakit



Sementara itu sejumlah warga mengaku sangat bergembira dengan adanya program BBM satu harga.
"Kami ini warga Indonesia. mengapa di Jakarta harga bensir Rp6.450/liter, tapi kami Rp50 ribu per liter," ujar Kepala Suku Ondo, Demianus Urotmadin.
Pihaknya merasakan kesakitan yang luar biasa dengan tingginya harga tersebut namun mereka tak berdaya. "Jadi satu harga murah ini menjadi obat bagi kesakitan kami itu," kata Demianus.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Suku Amu, Pieter Almung. Sementara itu, GM Pertamina Wilayah Papua M Zubali memastikan pihaknya akan memenuhi pasokan BBM tersebut.  
 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR