BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Penetapan POJK tersebut bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemudahan akses terhadap pinjaman memberikan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha Pegadaian kehadiran usaha pegadaian yang sehat dan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa Pegadaian.

Kepala OJK Lampung Indra Krisna mengatakan pengaturan dan pengawasan usaha pegadaian sangat diperlukan dalam pencegah dimanfaatkannya usaha Pegadaian sebagai sarana melakukan pencucian uang pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya.



"Pengaturan perizinan bagi pelaku usaha pegadaian sangat penting untuk memudahkan pengawasan," kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (10/6/2018).

Secara umum, POJK ini mengatur mengenai bentuk badan hukum, permodalan,  persyaratan dan prosedur perizinan usaha, kegiatan usaha yang diperankan, penyelenggaraan sebagai sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pengaturan perusahaan Pegadaian pemerintah, pelaporan penggabungan, peleburan,  pengambilalihan atau pemisahan, pengawasan dan pemeriksaan perusahaan pegadaian,  serta pengenaan sanksi bagi perusahaan Pegadaian yang melanggar ketentuan dalam POJK tersebut.

OJK Lampung menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan transaksi gadai di pegadaian yang belum berizin.

"Satu satunya perusahaan pegadaian yang terdaftar oleh OJK adalah PT Pegadaian Persero. Maka dihimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menggunakan jasa pegadaian yang tidak terdaftar di OJK," imbuhnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR