KOTABUMI (Lampost) -- PEMERINTAH Kabupaten Lampung Utara mengajukan 4.600 formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk tahun ini.  

Plt Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia) Lampura, Hamdani, Senin (10/9/2018), mengatakan belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pendaftaran meski telah ada petunjuk dari pusat. Sebab, semua keputusan final akan terjadi setelah adanya rapat regional oleh seluruh peserta provinsi yang mengikuti. Seperti Lampung misalnya yang tergabung dalam regional wilayah V BKN, termasuk penentuan tempat pelaksanaan ujiannya.



"Kalau ada satu kabupaten saja belum siap, maka ini tidak akan dilangsungkan. Karena dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, apakah nanti akan dilaksanakan mandiri (daerah) atau di cluster-cluster itu semua selesai pada rapat yang akan digelar, Kamis (14/9/2018)," kata dia, Senin (10/9/2018).

Menurutnya, pada tahun penerimaan CPNSD tidak hanya dipetuntukkan bagi kualifikasi umum saja. Melainkan juga tenaga honorer yang belum diangkat sebelumnya. Dan untuk Lampung Utara sendiri, jumlah mereka mencapai lebih dari 1000 orang sementara jatah diperebutkan tidak banyak.

"Sesuai petunjuk pusat, mereka harus memenuhi kualifikasi. Per tanggal pendaftaran umurnya tidak boleh lebih dari 35 tahun dan telah menyelesaikan studi S-1 nya, "terangnya.

Berdasarkan hasil dari rapat dengar bersama kabupaten/kota se-Indonesia di BKN pusat terdapat 524 kabupaten/kota melaksanakan perekrutan CPNSD, lanjutnya. Namun, baru 82 kabupaten kota usulannya disetujui dan ditanda tangani dalam rapat itu, Kamis (6/9/2018). Sementara sisanya diselesaikan sampai dengan terkahir pengiriman pada hari ini.

"Dan sehari sesudahnya, Jumat (7/9/2018), merupakan hari terakhir perbaikkan. Kebetulan kabupaten kita masuk di hari terkahir ini, sehingga harus dirapatkan terlebih dahulu untuk mekanismenya kelak, "terangnya diruangannya.

Provinsi Lampung sendiri, kata dia masuk dalam regional wilayah 5 BKN. Meliputi, DKI Jakarta, Lampung dan Kalimantan Barat. Dan kemudian akan melaksanakan rapat kembali pada, Kamis (14/9/2018) di Kalimantan Barat yang akan membahas pelaksanaan di lapangan kelak.

"Kalau masalah tesnya daerah kita mandiri atau digabung itu nanti diputuskan disana. Makanya mulai pada hari ini kita melaksanakan rapat dinternal pemerintah daerah, "terangnya

Menurut Hamdani, kewenangan dalam memaparkan formasi penerimaan bukan daerah. Melainkan dari pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian nasional. Sehingga belum dapat merinci, sementara surat diperuntukkan kepala daerah belum diterima karena bersangkutan sedang dinas di luar kota.

"Kalau secara umum, jumlahnya ada ratusan untuk tiga formasi itu. Tapi rincinya belum dapat diberikan karena suratnya saja baru datang hari ini yang ditujukam kepada pembina kepegawaian (bupati), "terangnya.

"Itu terdiri dari tiga formasi, yakni guru, kesehatan dan tekhnis lainnya. Benar kita telah menerima salinan keputusan pusat untuk formasi penerimaan disini. Namun, untuk rinci belum dapat kita berikan karena wewenangnya pusat, "kata dia.

 

 

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR