KALIANDA (Lampost.co) -- Memasuki musim tanam rendeng 2018, sejumlah petani di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi di beberapa kios resmi di wilayah setempat. Akibatnya, petani khawatir produktivitas tanaman padinya akan terganggu.

Seperti yang diungkapkan, Karyadi (49) petani asal Desa Bandanhurip, mengatakan sejak sepekan terakhir dirinya kesulitan mendapatkan pupuk jenis SP36 dan Ponska. Padahal, ia dalam waktu dekat akan membutuhkan pupuk guna meningkatkan produktivitas tanaman padi. 



"Saya sudah berkali-kali datang ke kios cari pupuk tapi hingga kini belum ada. Memang saat ini belum membutuhkan. Akan tetapi,  sejak sekarang saya sudah harus tersedia pupuk agar pada saat pemupukan tidak telat," kata dia saat ditemui Lampost.co, Rabu (7/2/2018).

Karyadi mengaku sangat khawatir jika kebutuhan pupuk tidak bisa dipenuhi dengan baik, maka pertumbuhan tanaman padi miliknya seluas 2 hektare akan kurang maksimal, sehingga akan mempengaruhi hasil tanamannya.

"Saat ini musim tanam sudah mulai di wilayah Kecamatan Palas. Untuk itu, saya berharap pasokan pupuk ini sudah harus tersedia di setiap kios resmi. Jika tidak ada pasokan, maka petani di disini akan mengalami keterlambatan pemupukan dan akan menghambat produktivitas tanaman padi," katanya. 

Hal senada diungkapkan, Ketua Gapoktan Maju Jaya Desa Bumiasri, Widodo.  Dia mengatakan petani di wilayahnya juga mengalami keasulitan mendapatkan pupuk. Walaupun ada dibeberapa kios resmi, tapi bukan pupuk bersubsidi.

"Anggota kami yang masuk dalam Gapoktan Maju Jaya mengaku kesulitan mencari pupuk. Padahal, mayoritas petani sudah mulai tanam dengan usia tujuh hingga sepuluh hari," kata dia. 

Mengenai billing system, Widodo menambahkan sebagian besar petani setempat enggan memanfaatkan billing system dari Pemerintah. Pasalnya, program billing system tersebut dinilai mempersulit petani.

"Banyak keluhan kawan kawan petani, kalau billing system itu hanya mempersulit mereka. Adapun keluham mereka, yakni proses setor dana ke Bank lama dan dipersulit, serta penyaluran pupuknya tidak cepat atau tidak sesuai dengan waktu kebutuhan para petani inginkan," kata dia. 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR