BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung akan mengkaji pengaduan massa terkait permasalahan tanah di salah satu perusahaan di Tulangbawang. Hal itu dilakukan mengingat DPRD merupakan perpanjangan tangan rakyat dan bertugas menerima aspirasi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Lampung Pattimura bersama beberapa anggota Dewan saat menerima sekitar 30 orang yang mengadukan nasib masyarakat di ruang utama gedung DPRD, Rabu (8/11/2017). Menurut Pattimura, pihaknya menerima pengaduan tersebut dan akan mengkaji permasalahan yang diadukan.
"Sebagai anggota Dewan, ini sudah menjadi tugas kami menerima seluruh aspirasi masyarakat. Pengaduan itu akan kami teliti dulu dan akan kami panggil pihak perusahaan," ujarnya.
Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Front Lampung Menggugat (FLM) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Lampung. Mereka menuntut adanya penghitungan ulang hak guna usaha (HGU) milik perusahaan gula Sugar Group Company (SGC).
Koordinator lapangan FLM, Aprino Prihantiono, menjelaskan aksi yang digelarnya itu untuk menyampaikan aspirasi tentang HGU perusahaan yang hingga kini tidak jelas. "Untuk itu, kami menuntut DPRD segera memenuhi keadilan masyarakat dengan meneliti ulang luas lahan HGU perusahaan," ujarnya.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR