KOTABUMI (lampost.co) -- Farouk Danial mengajak para wakil rakyat untuk berpikir jernih dalam melihat keuangan daerah. Sebab, masalah itu melibatkan banyak pihak.
Menurut Farouk, penggunaan anggaran yang diperuntukkan rekanan yang menjadi alasan berbagai aksi spontanitas turun ke jalan dengan demonstrasi adalah masalah bersama. "Itu yang sangat kami sayangkan, seolah-olah di sini yang selalu disalahkan ya eksekutif. Padahal, jelas pemerintah itu adalah eksekutif dan legislatif. Dan APBD itu disahkan bersama-sama melalui rapat paripurna," kata Farouk, Kamis (28/12/2017).
Ketua DPC Gerindra itu menjelaskan permasalahan yang berkembang saat ini di Kabupaten Lampura itu mulai memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera. Sebab, ada doktrinisasi bahwasanya pemerintahan itu hanya dijalankan pihak eksekutif. Sementara esensinya tidaklah demikian, karena pemerintah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif.
"Jadi, saat ini persepsi yang berkembang di tengah masyarakat semua adalah kesalahan eksekutif, dalam hal ini Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Padahal, anggaran pendapatan dan belanja daerah itu disahkan secara bersama-sama, antara eksekutif dan legislatif sehingga bila ada permasalahan pada kemudian hari sepatutnya kedua unsur pemerintah dianggap gagal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara," ujarnya.
Farouk menjelaskan kegagalan pembayaran uang rekanan merupakan kegagalan bersama sehingga perlu adanya koordinasi dan pengkajian bersama. Bukannya saling menyalahkan. Dengan jalan bersama-sama menemui provinsi dan pusat mengetuk hatinya agar dapat segera memberikan hak milik Pemkab Lampung Utara pada awal 2018. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR