JAKARTA (lampost.co) -- Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Inspektur Jenderal (Irjen) Heru Winarko mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Dia diangkat menjadi kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kamis (1/3/2018).

Heru menggantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Waseso yang pensiun Maret 2018. Dia terpilih menyisihkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Ari Dono Sukmanto dan Deputi Pemberatasan BNN Irjen Arman Depari, yang masuk bursa kepala BNN.



Juru bicara Presiden Johan Budi mengatakan, Kepala Negara mendapatkan masukan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam menentukan bos baru BNN. Di sisi lain, Jokowi ingin kepala BNN profesional, berintegritas tinggi, dan berani.  

Heru memang punya karier panjang di bidang penegakkan hukum. Lulusan Akademi Kepolisian pada 1985 itu lebih sering berkecimpung di bidang reserse selama bertugas di Korps Bhayangkara.

Jenderal bintang dua itu sempat menjabat sebagai kepala Polres Metro Jakarta Pusat. Dia menduduki kursi wakil direktur tindak pidana ekonomi dan khusus pada 2009. Setahun kemudian, dia menjadi wakil direktur tindak pidana korupsi Bareskrim.

Pria kelahiran 1 Desember 1962 itu lalu dimutasi menjadi asisten deputi 4/V Kamnas Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Jabatan itu tak diduduki lama. Pada 2012, dia menjadi Kepala Polda Lampung.

Setelah tiga tahun di Lampung, Heru kembali ke Kemenko Polhukam sebagai staf ahli bidang ideologi dan konstitusi. Pada Kamis (15/10/2015), Ketua Sementara KPK Taufiqurachman Ruki melantik Heru menjadi deputi penindakan.

Di KPK, Heru mesti menjalankan fungsi perumusan kebijakan di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dia juga mengurus koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh penegak hukum lain.

Tugas baru kini menanti Heru di BNN. Apalagi, Presiden sudah menyatakan sikap untuk berperang melawan narkoba. Bahkan, Jokowi meminta aparat untuk tidak ragu menembak di tempat pengedar barang haram itu. "Kalau melawan dan membahayakan, jangan diberi toleransi. Tegas itu harus kita sampaikan," kata Jokowi, Selasa (3/9/2017).

 

 

PENULIS

MTVN

TAGS


KOMENTAR