SUKADANA (Lampost) -- MESKI mantan Kepala Dinas Kesehatan Lamtim, Evi Darwati sudah divonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang selama 27 bulan penjara, kemudian mendapat pengurangan hukuman menjadi 22 bulan penjara setelah melakukan banding. Namun hingga saat ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Kabupaten Lamtim belum juga memproses dan mengajukan surat keputusan (SK) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang bersangkutan sebagai PNS ke Bupati Lamtim. Hal itu belum dilakukan pasalnya BKPPD Lamtim sampai sejauh ini masih menunggu rekomendasi dari pihak Inspektorat setempat.

Sekretaris BKPPD Lamtim, Thabranie Hasyim, kepada lampost.co, Minggu (9/9/2018) menjelaskan, pihaknya sejak beberapa waktu lalu sudah mengetahui bahwa mantan Kepala Dinas Kesehatan Lamtim, Evi Darwati sudah divonis Majelis Hakim Pengadilan (Tipikor) Tanjung Karang selama 27 bulan penjara. Kemudian setelah mengajukan banding dikurangi hukumannya menjadi 22 bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.



Lebih jauh dijelaskan oleh Thabranie, sebelum dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Tipikor Tanjung Karang tersebut, sebenarnya Evi Darwati sendiri sudah diberhentikan sementara statusnya sebagai PNS. Pemberhentian sementara sebagai  PNS tersebut tertuang dalam surat keputusan (SK) Bupati Lamtim No.B382/25.SK/17 tanggal 4 Juli 2017.

Yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PNS karena  telah ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan oleh pihak Polda Lampung atas dugaan kasus  pungutan liar (pungli)  dana jaminan kesehatan nasional (JKN) di Lamtim.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dalam pasal 250 disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Karena sudah mendapatkan vonis dari Majelis Hakim atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap  kata Thabrani, artinya sesuai dengan PP No.11 tahun 2017 itu Evi Darwati memang seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat statusnya sebagai PNS melalui SK Bupati. “Jadi berdasarkan PP No.11 tahun 2017 itu, Evi Darwati memang harus diberhentikan tidak dengan hormat statusnya sebagai PNS,” kata Thabranie.

Namun diakui oleh Thabranie, hingga saat ini  pihaknya belum memproses dan mengajukan surat keputusan (SK) pemberhentian tidak dengan hormat Evi Darwati sebagi PNS tersebut ke Bupati. Sebab untuk memproses SK pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dan mengajukannya ke Bupati Lamtim untuk ditandatangani terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari pihak Inspektorat setempat. Sementara sampai sejauh ini rekomendasi dari pihak Inspektorat sendiri belum juga disampaikan ke BKPPD Lamtim. “Karena alasan itulah maka sampai saat ini kami belum memproses dan mengajukan SK pemberhentian tidak dengan hormat status Evi Darwati sebagai PNS itu ke Bupati Lamtim,” kata dia.

Selain Evi Darwati, PNS Staf Dinas Kesehatan, Reny Andriyani  yang juga terlibat dan telah dijatuhi vonis penjara 18 bulan oleh pengadilan, juga baru diberhentikan sementara dan belum di PTDH. Hal itu terjadi juga karena belum adanya rekomendasi dari pihak Inspektorat Kabupaten Lamtim.

 

 

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR