KALIANDA (Lampost.co) -- Mantan Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, Samsul Bahri, diduga menggunakan anggaran Penyertaan Modal BUMDes Alam Lestari Desa setempat untuk keperluan pribadi. Padahal, BUMDes tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, anggaran Penyertaan Modal BUMDes Alam Lestari Desa Sukaraja sejak 2016 hingga 2018 mencapai Rp244,5 juta. Dengan rincian pada 2016 sebesar Rp80 juta, 2017 sebesar Rp82,2 juta, dan 2018 sebesar Rp82,2 juta.



Namun, Mantan Kades Sukaraja Samsul Bahri yang saat itu masih menjabat orang nomor satu di desa itu ditengarai menggunakan anggaran penyertaan modal Bumdes sebesar Rp60,5 juta.

Selain itu, dalam struktur kepengurusan BUMDes itu sendiri diduga menyalahi aturan yang berlaku. Sebab, jabatan Ketua Bumdes Alam Lestari itu dijabat oleh Sekretaris Desa setempat. 

Menanggapi itu, Sekdes Sukaraja, Sukardi, Senin (13/5/2019) mengatakan saat ini anggaran penyertaan modal BUMDes desa setempat masih tersimpan di dalam rekening BUMDes. Bahkan, anggaran yang digunakan mantan Kades Samsul Bahri sudah dikembalikan. 

"Jadi, awal pertama dibentuk BUMDes itu kami gunakan untuk unit usaha simpan pinjam. Saat itu ada empat orang yang meminjam uang tersebut, termasuk Mantan Kades," kata dia yang kini masih menjabat Ketua BUMDes Alam Lestari Desa Sukaraja.  

Seiring berjalannya waktu, kata Sukardi, pihak Dinas PMD Lamsel tidak menyetujui bila dana BUMDes digunakan untuk simpan pinjam. Sehingga, perputaran simpan pinjam dana BUMDes di hentikan. 

"Pada saat dihentikan, uang itu masih terpakai oleh Kades. Bahkan, penggunaan dana BUMDes itu sudah menjadi temuan Inspektorat pada 2017. Sehingga, uang yang sudah dikeluarkan harus dikembalikan lagi ke rekening BUMDes," ujarnya.

Sementara itu, Mantan Kades Sukaraja Samsul Bahri saat dikonfirmasi Lampost.co melalui sambungan telepon, ponsel pribadinya dalam tidak aktif. 

Terpisah, Kasi Ekobang Kecamatan Palas Suyadi mengatakan sebelum adanya pemeriksaan dari Inspektorat, pihaknya telah mengimbau agar temuan agar segera dikembalikan. Termasuk kepengurusan Bumdes juga harus di re-organisasi.

"Kami dari jauh hari sudah mengimbau bila ada temuan dari inspektorat agar segera dikembalikan. Dan kami juga meminta kepengurusan BUMDes segera diganti. Sebab, sudah jelas menyalahi aturan pengurusnya diemban oleh pemerintahan desa," kata dia.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR