BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Agus Widodo (35), mantan Kepala Desa Sidomekar, Katibung, Lampung Selatan melakukan tindak pidana korupsi beras miskin (Raskin). Jaksa Penuntut Umum Feriando Rusman dalam dakwaannya menjelaskan, kejadian itu terjadi selama beberapa tahun.

Menurut Jaksa, Awalnya Bulog membagikan beras ke warga Sidomekar, Katibung, Lampung Selatan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 ke 348 Kartu Keluarga (KK) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).
"Rinciannya ditahun 2013 sebanyak 78,3 ton, 2014 sebanyak 67.8 ton, dan ditahun 2015 sebanyak 73 ton beras  dengan Harga Tebus Raskin (HTR) Rp1.600 perkilogram.  
Terdakwa sebagai penanggung jawab Raskin desa Sidomekar selama tiga tahun itu meminta haruag tebus sebesar Rp2.500 perkilogram,” ujar Jaksa Feriando.
Tidak hanya itu, dari pendistribusian beras, dia tak melakukannya. Seperti ditahun 2013 dari 78,3 ton itu harusnya didistribusikan sebanyak 15 kali. Tetapi terdakwa hanya mendistribusikan Delapan kali ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat.
Selama tiga tahun itu, total 13 kali selama tiga tahun itu ia tidak mendistribusikan raskin yang seharusnya dinikmati rumah tangga tidak mampu.
Menurut jaksa, perbuatan itu telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana dalam dakwaan jaksa pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah kedalam UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dari hasil audit BPKP Lampung SR-2018/PW/08/5/2016 tertanggall 25 November 2016 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp473 juta.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR