KALAU anak bangsa di negeri ini meributkan susahnya mencari ikan atau harga ikan mahal, itu baru masalah. Kalimat tersebut meluncur dari mulut Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti.

Menteri yang suka bicara ceplas-ceplos ini menanggapi pernyataan Wapres Jusuf Kalla dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, agar Susi menghentikan penenggelaman kapal asing yang tertangkap maling ikan di perairan nusantara. 



Padahal Susi menyelamatkan kekayaan negara yang dijarah setiap hari, bahkan nelayan kian miskin dihajar kapal asing. “Kemiskinan di mana-mana. Pantai utara yang dahulu penghasil udang dan ikan, kini tinggal cerita. Cirebon kota udang, lihat enggak ada lagi. Semua itu karena kapal asing dan pukat harimau yang merusak pendapatan nelayan," Susi membeberkan. 

Susi hanya menjalankan perintah dari sepucuk surat Peraturan Presiden (PP) No. 115/2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal. Sangat jelas dan transparan PP yang diteken Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2015 untuk melakukan operasi penegakan hukum bagi yang mencuri ikan di laut.

Hasilnya? Banyak pengusaha ikan termasuk negara tetangga menjerit dengan sepak terjang Menteri Susi. 

Sejak Oktober 2014 hingga April 2017, Satgas sudah menenggelamkan 317 kapal dari berbagai negara. Tak hanya luar negeri yang memprotes operasi penenggelaman itu, Gubernur Maluku Said Assagaff saja tegas menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tadi. Bahkan, Said berkeluh kesah di hadapan Menko Luhut saat acara musrenbang pada  April tahun lalu.

Tanpa Jokowi dan pembantunya Susi, negeri ini sepoyongan melakukan pemberantasan illegal fishing.  Hanya isapan jempol. Kerugian yang harus ditanggung Indonesia akibat pencurian ikan oleh kapal asing Rp30 triliun per tahun. Kekayaan alam dimaling. Semua diam. Harga ikan melonjak dan pendapatan negara dari hasil laut pun menguap. 

Belum lagi kapal asing menggunakan alat tangkap yang sengaja merusak lingkungan, seperti pukat harimau, bom, sianida. Susi sangat geram melihat penjarahan ikan di laut nusantara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diajak bergabung untuk menggebuk para cukong pencuri kekayaan laut negeri ini.  

Menteri Susi sangat piawai mengawal dan menyelamatkan kekayaan laut. Dari pengalaman muda, seperti dituturkan Fuad, adik kandung Susi, sang kakak berbisnis jual beli ikan, termasuk menekuni usaha lobster. Bisnis itu tidak hanya dijalankannya di kampung halaman Pangandaran, Jawa Barat, akan tetapi ditekuninya di Lampung. Selama lima tahun di Tanah Lada ini, Susi bermukim. Orang tuanya pun ikut ke Lampung – mengurus bisnis ikan.  

                                ***
Sejak aksi Satgas 115 itu, Susi mengklaim, konsumsi ikan di Indonesia naik signifikan selama tiga tahun terakhir yakni hingga 1,2 juta ton. Data konsumsi ikan nasional naik dari 38,14 kg per kapita pada 2014, menanjak menjadi 43,94 kg per kapita pada dua tahun berikutnya. Jadi sangatlah wajar apabila Susi berucap jika harga ikan mahal dan sulit dicari, hal itu baru bisa dikatakan masalah. Bukan penghentian penenggelaman kapal. 

Gara-gara kapal asing maling ikan, ratusan perusahaan perikanan tutup. Jumlah nelayan turun drastis. Menghadapi tekanan, Susi pernah berucap ingin mundur dari kabinet. Hal itu disampaikannya di hadapan wartawan pada Hari Pers Nasional (HPN) di Batam pada Februari 2015.

"Sebanyak 150 perusahaan eksportir tutup selama 10 tahun dari sensus 2003-2013. Jumlah nelayan juga turun drastis dari 1,6 juta menjadi 800 ribu,” ujar Susi. Penurunan itu siapa yang bertanggung jawab?  Yang kaya makin kaya. Yang miskin makin miskin! Itu kata pedangdut Rhoma Irama. Negeri ini, lanjut dia, bukan milik golongan, juga bukan milik perorangan.

Susi adalah anak bangsa yang sudah kaya raya. Sebelum menjadi menteri, dia memiliki kerajaan bisnis penerbangan bernama Susi Air.  Anak pantai itu ingin berbagi pengalaman dan memakmurkan nelayan.

Penenggelaman kapal pencuri ikan yang merugikan nelayan, berdasarkan pada putusan pengadilan. “Pemusnahan itu di-publish agar semua orang tahu,” katanya.

Terjadinya kegaduhan pro-kontra penenggelaman kapal asing—mengusik Joko Widodo untuk berkomentar. Presiden tidak menyalahkan Susi, juga tidak menyalahkan Luhut. Saatnya Susi berkonsentrasi meningkatkan ekspor ikan melalui industri pengolahan ikan.

Persoalannya, akankah negeri ini kembali dikalahkan cukong atau kapal yang disita jadi aset negara?   

Yang jelas Susi sudah menorehkan tinta emas bagi upaya peningkatan kemakmuran nelayan. Karena itu, dia masuk daftar 100 Perempuan Inspirasional dan Inovatif 2017 versi BBC.

Kiprahnya menyelamatkan kehidupan perikanan di laut menyedot perhatian dunia. Beberapa kali Susi meraih penghargaan internasional seperti bidang maritim global, yakni Peter Benchley Ocean Awards. Terakhir, Seafood Champion Award di  Amerika Serikat yang diraihnya pada bulan Mei dan Juni  2017.

Dua penghargaan dari masyarakat internasional itu membuktikan bahwa, Menteri Susi sudah berjalan di atas rel yang benar dalam memerangi pencurian ikan yang menggunakan bom dan pukat harimau. Jangan sampai larangan penenggelaman kapal asing, atas dasar tekanan para cukong karena bisnis ilegalnya terganggu akibat aksi Satgas 115.  *** 
 

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR