PADANG (Lampost.co)--Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, memberikan secara simbolis buku The Ma'ruf Amin Way kepada sejumlah tokoh di Padang, Sumatera Barat, Jumat (8/2/2019). Ulama yang karib disapa Abah Ma'ruf itu juga mengalungkan sorban kepada para tokoh tersebut dalam bedah buku Keadilan, Keumatan, Kedaulatan, dan The Ma'ruf Amin Way.

Mereka adalah Gemala Hatta, putri proklamator RI Bung Hatta, ketua tim kampanye daerah atau TKD Jokowi-Kiai Ma'ruf, yang juga Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim.



Berikutnya mantan Wamendikbud yang juga Rektor Universitas Baiturahmah Musliar Kasim, tokoh pers Sumbar Khairul Jasmi, dan Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni.

Kemudian, Wakil Rektor Universitas Bung Hatta Diana Kartika, Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Shofwan Kharim, Wakil Rektor UIN Imam Bonjol Ikwan Matondang, Ketua Gebu Minang Sumbar Boy Lestari Dt Palindih, Direktur Bank Nagari Dedi Ihsan, Sekda Sumbar Alwis, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar Riki Rinaldi, dan Kakanwil Kemenag Sumbar Hendri.

Kiai Ma'ruf mengatakan bukanlah ahli ekonomi. "Saya kiai, ahlinya syariah. Tapi, memang saya punya perhatian khusus terhadap masalah ekonomi," kata Kiai Ma'ruf saat menjadi pembicara utama dalam bedah buku tersebut.

Dia memberikan perhatian bagaimana mengembangkan ekonomi syariah. Hal ini berawal dari keinginan menjaga umat dari bermuamalah yang tidak sesuai syariah.

Menurut Kiai Ma'ruf, dalam perjalanannya sistem ekonomi syariah, selain konvensional, sudah berjalan di negeri ini, terutama bank syariah, asuransi, pasar modal, hingga sukuk atau obligasi syariah. "Bahkan soal sukuk ini kami menjadi yang mengeluarkan produk sukuk terbesar di dunia. Sudah menyumbangkan untuk APBN kurang-lebih Rp900 triliun," katanya.

Baca juga:

Ma'ruf Amin Berharap Partai Pengusung dan Sukarelawan Maksimalkan Potensi Suara

Kiai Ma'ruf bersyukur sekarang ini banyak pula bank-bank daerah yang sudah mengonversi sistem konvensial ke syariah. "Saya dengar juga Bank Nagari Sumbar akan menjadi syariah," kata Kiai Ma'ruf.

Lebih lanjut, Kiai Ma'ruf juga terus mendorong pengembangan sistem halal di Indonesia. Dia mengatakan sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. "Semula halal ini bersifat sukarela, tapi setelah keluarnya UU itu, maka sistem halal di Indonesia bukan lagi sukarela tapi wajib," ungkap Kiai Ma'ruf.

Saat ini, ujar dia, pengembangan simulasi industri halal baik untuk pasar dalam negeri maupun yang berorientasi impor.

Nah, kata dia, produk halal yang awalnya untuk menjaga umat, sekarang sudah menjadi bisnis global. Kita akan mengembangkan kawasan industri halal, dan membangun halal port sehingga tidak terkontaminasi nonhalal," katanya.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR