BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) berharap Provinsi Lampung maksimal menyerap dana bergulir yang disediakan negara. Pasalnya, pada tahun 2017 lalu, LPDB-KUMKM tak mencatat adanya realisasi pencairan dana bergulir di Lampung.

Sementara, menurut Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo, sejak 2008 hingga 2016, LPDB-KUMKM telah menyalurkan sekitar Rp154,89 miliar dana bergulir untuk Lampung. 



Hal itu ditegaskannya saat pembukaan Sosialiasi dan Bimbingan Teknis Program Inklusif LPDB-KUMKM yang diinisiasi Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Umar Syah, di Hotel Emersia, Rabu (29/8/2018).

Braman berharap, dari pengalokasian dana bergulir LPDB-KUMKM, koperasi dan UMKM dapat lebih berkembang. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi angka pengganguran, serta mensejahterakan masyarakat. 

"Kami harapkan sosialisasi dan bimbingan teknis ini dapat membantu para pelaku usaha koperasi dan UMKM mengajukan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir ke LPDB-KUMKM. Juga menjadi perhatian bagi Dinas yang membidangi koperasi dan UKM di Lampung untuk mendukung KUMKM potensial di wilayah binaannya,” ujarnya.

Braman melanjutkan, suku bunga kredit perbankan tahun 2018 saat ini rata-rata sekitar 17%. Namun LPDB-KUMKM hadir sebagai solusi pembiayaan bagi koperasi dan UMKM untuk dapat mengakes pembiayaan dengan bunga murah.

Koordinator Wilayah Lampung untuk Kerja sama Swasembada Pangan Sektor Jagung Solihin mengungkapkan program ini merupakan hasil muktamar PBNU tentang perekonomian. Dimana program ini ditangani langsung oleh Ketua Bidang Ekonomi PBNU Umar Syah.

"Ini rule model baru percepatan program perekonomian. Pertama, stimulan hibah, bibit dan pupuk. Kedua alsintan. Ketiga KUR tanpa jaminan," ujar Ketua PC NU Pesawaran itu di sela acara.

PBNU  amat memahami persoalan yang acapkali dihadapi petani saat panen raya. Mulai dari gudang tutup, harga anjlok. Itu sebabnya PBNU mengajak kerjasama Kementerian UMKM dalam hal ini LPDB-KUMKM untuk masuk menangani pembelian dari petani masuk ke dryer. 

"LPDB-KUMKM masuk dalam rangka support modal. Langkah selanjutnya menyiapkan gudang-gudang, dimana Bulog telah MoU dengan PBNU. Lalu pengadaan Silo penampungan jagung kapasitas 6 bulan," jelas Solihin. 

Pembelian Silo penampungan jagung sementara ini biayanya sangat tinggi. Sehingga taktisnya, menurut Solihin yakni dengan menggunakan dana bergulir dari LPDB-KUMKM. "Nah program ini tentu tidak jatuh dari langit. Umar Syah sebagai pelaku utama nasional. Pada 4 September mendatang akan ada tanam perdana jagung di Pringsewu untuk 4500 ha."

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR