GUNUNG SUGIH (Lampost.co) -- Pemkab Lampung Tengah meminta Dirjen Keuangan RI dan Banang DPR mempertimbangkan usulan pemberian anggaran untuk para camat agar intensif mengawasi dana desa. Hal ini disampaikan Wakil bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto usai pembukaan acara Diseminasi Dana Desa di Nuwo Balak, Selasa (7/8/2018).

Menurut Loekman, selama ini pengawasan pelaksanaan dana desa sudah dilakukan. Tetapi hal itu dinilai kurang intensif karena memang tidak ada anggaran pengawasan untuk para camat.



"Pengawasan dilakukan berjenjang. Untuk para camat ini bisa mengawasi langsung. Jadi tadi saya usulkan ada anggaran agar pengawasan lebih intensif," kata Loekman.

Selama ini secara acak Wabup Loekman juga turun langsung untuk melihat pembangunan infrstruktur yang dibiayai Dana Desa. Namun hal itu kurang intensif karena luasnya wilayah Lamteng yang memiliki 301 kampung. Maka pengawasan oleh para camatlah yang dinilai bisa lebih intensif.

"Secara acak saya terus turun untuk mengawasi. Tetapi itu belum bisa intensif. Camat yang memiliki wilayah yang bisa langsung dan terus menerus," kata Loekman.

Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan RI, Astera Primanto Bhakti mengatakan Diseminasi Dana Desa dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hal-hal terkait penganggaran, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.

Selain itu, saat ini pihaknya tengah menilai penggunaan dana desa di Lamteng dalam rangka memberikan peringkat penggunaan dana desa. Acara Desiminasi Dana Desa juga bagian dari pengawasan pemanfaatan Dana Desa.

Ketua Banang DPR RI Azis Samsudin mengatakan ada sejumlah temuan dan catatan atas penggunaan dana desa di Lamteng. Hal itu nantinya akan diperbaiki agar tidak perlu masuk ranah hukum.

"Justru dengan acara sosialisasi seperti ini diharapkan ke depan tidak ada yang masuk ranah hukum," kata Azis.

loading...

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR