BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Deputi Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK Pusat, Rela Ginting mengatakan upaya mengoptimalkan pengawasan penanganan pengaduan untuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), OJK menerbitkan Peraturan nomor 07 tahun 2018 tentang layanan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan.

"Peraturan itu diterbitkan pada 10 September 2018 dan mulai berlaku pada 10 Maret 2019 mendatang, yaitu 6 bulan setelah peraturan diterbitkan. Selama ini aturannya sudah berjalan baik, tetapi masih ada titik yang harus lebih dioptimalkan seperti fintech yang awalnya tidak termasuk pengawasan nantinya kami atur juga," kata Ginting.



Menurutnya, monitoring penanganan pengaduan oleh PUJK itu harus sesuai prosedur. Mulai dari pemberian tanda bukti terima pengaduan, penyediaan media informasi dan tata caranya, pemberian tanggapan, jangka waktu penanganan pengaduan, dan pemenuhan permintaan kelengkapan dokumen konsumen.

Kemudian, ketepatan realisasi pemberian ganti rugi, informasi perkembangan kepada konsumen terkait penyelesaian pengaduannya. Sebab, banyak pengaduan yang dilakukan masyarakat itu tidak ditanggapi PUJK. Namun, untuk meminimalisir aduan itu, sepatutnya masyarakat pun perlu memahami dulu produk jasa keuangan yang digunakan.

"Kalau literasinya tinggi atau masyarakat paham produk keuangan yang digunakan, maka pengaduan itu akan berkurang dan pertanyaan ke OJK pun itu akan semakin berkualitas. Dengan literasi yang baik, masyarakat juga punya kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menggunakan produk keuangan," ujarnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR