UNDANG-UNDANG No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan tenaga listrik mempunyai peran penting dan strategis mewujudkan pembangunan nasional. Karena itulah, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara.

Negara memikul tanggung jawab besar menyuplai energi listrik memadai. Pemerintah wajib menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Terlebih, kebutuhan akan kelistrikan terus tumbuh seiring pertumbuhan ekonomi.



PT PLN (Persero) sebagai perusahaan milik negara mengemban amanah sebagai penyedia listrik di Tanah Air. Perusahaan pelat merah ini memiliki tanggungan memenuhi kebutuhan arus listrik baik untuk kalangan industri maupun masyarakat kecil.

Mengemban amanat itu, PT PLN Distribusi Lampung mengklaim daya listrik di Lampung surplus atau mengalami kelebihan 21,45% dari beban puncak pemakaian listrik. PT PLN pun menjamin ketersediaan listrik selama Ramadan maupun momen pilkada.

Total daya yang dimiliki PLN Lampung mencapai 1.230,22 mw dengan beban puncak 966 mw. Artinya, saat ini Lampung memiliki surplus listrik 263,92 mw. Karena itu, PLN berani menjamin ketersediaan listrik menjelang pemilihan kepala daerah.

Adanya jaminan itu tentu harus kita sambut baik. Sebab, hampir seluruh proses pesta demokrasi berbasis informasi teknologi. Tentunya momen bersejarah itu membutuhkan listrik yang mumpuni sehingga proses pilkada di Lampung dapat berjalan lancar.

Pemadaman listrik akan mengganggu proses rekapitulasi suara. Hambatan akan terjadi dari tingkat provinsi sampai pedesaan. Berbagai peralatan elektronik sangat diperlukan memproses rekapitulasi seperti komputer, printer, dan proyektor.

Di atas kertas, jaminan PT PLN memang dapat terpenuhi. Lampung memiliki kapasitas pembangkit sebesar 566,22 mw. Lalu, pembangkit sewa sebesar 314 mw dan mendapatkan suplai daya dari interkoneksi Sumatera bagian selatan sebesar 350 mw.

Publik pun berharap jaminan itu ampuh mengatasi persoalan defisit kelistrikan yang terjadi ketika musim kemarau. Jamak diketahui saat musim kering PLTA Batutegi dan Way Besai yang ada di provinsi ini kekurangan daya lantaran debit air turun.

KPU menetapkan Pilkada serentak 2018 di Lampung pada 27 Juni. Berdasar pada siklus pergantian musim periode tersebut merupakan musim kemarau. Jangan sampai kemarau memicu persoalan kelistrikan yang menghambat pilkada berjalan mulus.

Berani menjamin listrik tidak padam saat pilkada jangan sampai sebatas janji. PT PLN Distribusi Lampung harus menepati janji itu. Langkah antisipasi harus dilakukan semisal menyiapkan generator listrik cadangan kepada penyelenggara pilkada.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR