MENJELANG pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tanggal 27 Juni 2018, konstelasi politik di Lampung semakin menarik untuk disimak. Pascadebat kandidat Pilgub Lampung yang pertama tanggal 7 April 2018, penampilan pasangan calon dalam debat kandidat tersebut menjadi ramai dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari obrolan di warung kopi sampai postingan, komentar, dan kicauan di dunia maya/media sosial.

Sindir-menyindir antarpendukung pasangan calon pun menjadi tidak dapat dihindarkan, di antaranya sindiran mengenai singkong goreng/e-commerce, pernyataan salah satu pasangan calon tentang aksi walkout salah satu calon lainnya di acara bedah visi-misi yang diselenggarakan BEM Universitas Lampung beberapa minggu lalu, jalan-jalan di provinsi Lampung yang masih banyak berlubang/mengalami kerusakan hingga komitmen pasangan calon terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.



Kontroversi Rakata

Belum selesai riuh pikuk pascadebat kandidat ini, beberapa hari terakhir ini masyarakat Lampung dibuat ramai lagi melihat hasil survei yang dirilis pada tanggal 12 April 2018 oleh salah satu lembaga survei yang ada di Lampung, yaitu Rakata Institute, mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung.

Bagaimana tidak, berdasarkan hasil survei Rakata Institute tersebut, pasangan calon Arinal-Nunik memiliki elektabilitas yang paling tinggi jika dibandingkan dengan tiga pasangan calon lainnya dengan persentase 24,60%, sedangkan pasangan calon petahana Ridho-Bachtiar berada pada posisi ketiga 19,50%. Herman HN, menurut hasil survei Rakata Institute, berada pada posisi kedua dengan 23,90%, sementara Mustafa-Ahmad Jajuli 8,20%.

Atas rilis hasil survei ini, sejumlah akademisi FISIP Universitas Lampung mulai mempertanyakan kredibilitas Rakata Institute. Pada survei pertama, lembaga yang dipimpin akademisi UIN Raden Intan Lampung, Eko Kuswanto, itu mengangkat tema hasil surveinya Pilgub Tanpa Petahana. Pengamat politik Universitas Lampung, Ari Darmastuti, menilai lembaga survei Rakata sangat aneh dengan mengambil tema Pilgub Tanpa Petahana.

Akademisi FISIP Unila yang menyelesaikan S-2 di Iowa State University, Amerika Serikat, Jurusan Political Science, ini menilai Rakata sedang melakukan penggiringan opini. Di sisi lain, pengamat komunikasi politik dari Univeristas Lampung lainnya, Toni Wijaya, mengatakan apabila rilis survei dikeluarkan secara internal, artinya lembaga survei yang disewa calon kepala daerah memang hanya untuk konsumsi internal. "Biasanya, calon kepala daerah yang tinggi elektabilitasnya yang akan publish data survei," kata akademisi FISIP Unila ini (Lampung Post, 13/4/2018).

Hasil survei yang dilakukan Rakata Institute ini semakin menarik untuk dicermati, karena bukan hanya hasil surveinya yang mengejutkan banyak kalangan, tetapi juga karena ternyata lembaga survei ini belum terdaftar dan belum berizin dalam melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat di KPU Lampung. “Lembaga survei yang sudah melaporkan kepada KPU Provinsi Lampung baru dua, yaitu Pol Tracking Indonesia dan Indo Barometer,” kata Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono (Lampung Post, 13 April 2018). 

Peran Lembaga Survei

Sejak pemilihan umum/presiden secara langsung tahun 2004, hampir tak ada pesta demokrasi di negeri ini yang luput dari pantauan atau bahkan keterlibatan lembaga survei. Dari pemilu kepala daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi hingga pemilu presiden/wakil presiden, lembaga survei senantiasa mewarnai pesta demokrasi yang sejak dini, mulai dari penjaringan para bakal kandidat hingga melakukan hitung cepat (quick count) beberapa saat setelah pemilu dilangsungkan.

Sepanjang dilakukan secara benar dan objektif, lembaga survei punya peranan yang konstruktif dalam sistem demokrasi di Indonesia, di antaranya untuk menambah daya tarik pada pelaksanaan pesta demokrasi sehingga para pemilih mau datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Dengan keterlibatan lembaga survei, pengenalan pemilu/pilkada menjadi beragam, tidak hanya melalui kampanye, tapi juga melalui pemberitaan-pemberitaan yang berisi prediksi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas para kandidat.

Akan tetapi, jika lembaga survei melakukan aktivitas penelitiannya secara tidak objektif karena menjadi bagian dari tim sukses salah satu kontestan pemilu/pilkada, kehadiran lembaga survei tersebut akan menambah keruh suasana/konstelasi politik. Masyarakat digiring oleh opini yang dibuat oleh lembaga survei melalui hasil-hasil survei yang dirilisnya. Untuk itu, dalam sistem demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan modern ini, peranan lembaga survei yang kredibel dan independen menjadi sangat penting dalam rangka mendukung perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.

Untuk KPU

Merespons hasil survei Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang dirilis Rakata Institute beberapa hari yang lalu, ada beberapa hal yang mungkin saja dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di pusat maupun di daerah, sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu/pilkada, dalam rangka kontrol terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan lembaga-lembaga survei yang ada agar lembaga-lembaga survei ini mampu membawa pengaruh positif dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Pertama, KPU dengan kewenangan yang dimilikinya dapat membentuk tim khusus untuk melakukan audit terhadap lembaga survei yang ada, mulai dari audit sumber pendanaan survei hingga metodologi yang digunakan. Selain metodologi, para peneliti/pengumpul data/SDM di lapangan juga menjadi penting karena merekalah sebenarnya ujung tombak dari setiap kegiatan survei yang dilakukan oleh lembaga survei dan SDM yang ada ini pun perlu dilakukan audit apakah benar-benar profesional serta ahli di bidangnya.

Kedua, jika ditemukan ada lembaga survei yang “nakal”, dengan melakukan manipulasi data atau melaksanakan survei tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian, KPU dapat mencabut izin lembaga survei tersebut .

Ketiga, sebagai bentuk apresiasi terhadap lembaga survei yang telah melaksanakan aktivitas surveinya sesuai dengan aturan yang ada, KPU bisa saja memberikan penghargaan dalam bentuk lembaga survei award karena sudah sama-sama mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Sebagai orang yang pernah terlibat dan bergabung di lembaga survei, saya merasakan bagaimana beratnya melaksanakan tugas-tugas survei ini, bukan hanya karena ketatnya metodologi yang digunakan, tetapi juga para pengumpul data/surveyor, asisten koordinator, koordinator wilayah harus memastikan bahwa masyarakat yang secara metodologi terpilih menjadi responden, mampu menjawab semua pertanyaan survei dengan secara sadar, bertanggung jawab, dan bebas tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Akhirnya, dalam iklim demokrasi yang sudah berkembang dan modern seperti di Indonesia saat ini, peran lembaga survei bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada menjadi penting dalam rangka untuk mengawal proses demokrasi agar berjalan sebagaimana mestinya dan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas serta prorakyat. Hidup rakyat! 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR