SEJAK pemilihan langsung bergulir, lembaga survei menjadi primadona yang ditunggu-tunggu masyarakat. Publik ingin melihat tingkat popularitas dan elektabilitas calon serta ingin segera melihat hasil penghitungan cepat (quick count) beberapa jam setelah pencoblosan.

Melihat antusiasme publik dan peluang meraup dana dari pemesan survei, dewasa ini lembaga survei terus bermunculan bak jamur di musim hujan.



Atas nama metodologi ilmiah, data hasil jajak pendapat pun bisa dipelintir, dikemas, dan ditampilkan sesuai dengan pesanan dari calon tertentu. Inilah yang disebut pembohongan publik.

Masih segar dalam ingatan kita Rakata Institute merilis survei yang jauh berbeda dari fakta. Publik menduga hasil survei tersebut merupakan pesanan pihak tertentu dan menuding Direktur Rakata Intitute Eko Kuswanto menjadi pelacur demokrasi.

Tindakan Rakata itu kemudian direspons sejumlah pihak dengan melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum.

Eko kini tengah menanti sanksi dari Bawaslu karena diduga sebagai aparatur sipil negara (ASN) bersikap tidak netral dalam Pilgub Lampung 2018. Sementara di KPU, Eko juga tengah menanti sanksi dari Dewan Etik yang beranggotakan Nanang Trenggono, Wan Abbas Zakaria, Mustofa Usman, Robi Cahyadi K, dan M. Tio Aliansyah.

Jika terbukti, lembaga milik Eko Kuswanto itu akan diberi sanksi tidak diperkenankan mengikuti survei Pilkada 2018 dan melakukan quick count. Hal itu sesuai dengan Pasal 54 PKPU 8/2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada.

Tidak sampai di situ, Eko juga dituding telah melecehkan profesi mulia pers sebagai penegak pilar demokrasi. Eko Kuswanto juga dilaporkan sejumlah wartawan ke Polda Lampung karena dianggap menghina profesi jurnalis.

Direktur Rakata melanggar UU Pers Pasal 4 Ayat (1) tentang Kemerdekaan Pers yang isinya bahwa wartawan berhak meliput, mengolah informasi secara merdeka. Sanksinya pada Pasal 18 Ayat (1) adalah denda Rp500 juta dan dipidana 2 tahun. Selain itu, Eko juga melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena lembaga survei merupakan lembaga publik dan harus terbuka.

Publik setuju lembaga survei yang menyalahi aturan diberi sanksi, mulai dari peringatan tertulis hingga tidak boleh lagi terlibat dalam pendistribusian hasil kajian ilmiahnya di setiap pelaksanaan pesta demokrasi.

Survei bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Itu prinsip dasar penelitian. Lembaga survei juga tidak boleh menghalangi tugas pers dalam mencari informasi. Sebab itu, lembaga survei harus berada pada jalur yang baik dan benar agar tidak merusak tatanan demokrasi dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. n

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR