GUNUNG SUGIH (Lampost.co)--Ratusan rumah di Lampung Tengah memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2018. Rencananya 673 rumah di Lamteng akan mendapat dana masing-masing Rp15 juta atau totalnya Rp10.095.000.000.Program bedah rumah tersebut ditujukan untuk rumah warga tak mampu,  yang dinilai tak layak huni.
Pada sosialisasi BSPS di Lampung Tengah, yang dipusatkan di LEC Seputihbanyak, hadir Plt. Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lampung Tengah Rudiyanto, unsur Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian PUPR.
Plt Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto saat membuka kegiatan sosialisasi BSPS Kementerian PUPR di Lampung Tengah berterima kasih atas bantuan stimulan dari pusat. Karena bantuan tersebut dinilai sangat membantu meringankan warganya.
Menurut Loekman, dana stimulan bertujuan membangkitkan kembali kegiatan gotong-royong masyarakat. "Bantuan stimulan hanya Rp15 juta. Kalau bedah rumah tidak mungkin cukup hanya dengan bantuan tersebut. Oleh karena itu diperlukan gotong-royong masyarakat," kata Loekman .
Penyaluran BSPS dilakukan secara nontunai, yakni melalui transfer ke rekening penerima. Sehingga, tidak ada celah praktik pemotongan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kadis PUPR Rudiyanto menjelaskan BSPS merupakan salah satu program padat karya yang bertujuan untuk membantu masyarakat tak mampu memiliki tempat tinggal yang lebih layak huni. Rumah yang sebelumnya terbuat dari geribik bambu dibuat lebih permanen dengan material semen dan batu.
"Tahun ini 2018 sebanyak 673 rumah di Lampung Tengah. Pelaksananya dari provinsi, kami hanya sebagai penerima program BSPS," kata Rudiyanto 
Terkait nilai anggaran program bedah rumah tersebut, Rudiyanto mengaku setiap penerima menerima bantuan sebesar Rp15 juta. Sehingga total anggaran 673 rumah  mencapai Rp10 miliar lebih. Ia pun menyarankan untuk mengkonfirmasi langsung kepada salah seorang stafnya yang memahami pelaksanaan program BSPS.
Diketahui, Kementerian PUPR terus berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Salah satunya melalui program BSPS atau yang dikenal sebagai bedah rumah. Pada tahun 2018, pelaksanaan BSPS menggunakan skema Padat Karya Tunai (PKT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 triliun yang akan menyentuh 180 ribu unit rumah tidak layak huni. Bantuan ini bertujuan sebagai stimulan kepada masyarakat untuk perbaikan rumah secara swadaya. Anggarannya cukup besar untuk membantu MBR memiliki rumah layak huni,” kata Menteri  PUPR Basuki Hadimuljono baru-baru ini. 
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR