BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Di hari jadi ke-72 Polri yang baru beberapa hari berlalu yakni 1 Juli, YLBHI dan lima LBH termasuk Bandar Lampung mengungkapkan dalam kurun waktu 2015-2018 masih banyak pelanggaran hak atas peradilan yang adil yang dilakukan oleh kepolisian. Di antaranya yang paling menonjol adalah banyaknya penggunaan senjata api berlebihan di luar Pulau Jawa, sebagian besar mengakibatkan korban meninggal. Sementara di Pulau Jawa, kasus yang menonjol adalah pelanggaran prosedur atau administratif.

Sepanjang 2015-2018, YLBHI mencatat pelanggaran kepolisian terbanyak adalah penangkapan dan penahanan semena-mena atau tanpa kelengkapan dokumen sebagaimana disyaratkan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) – yang dialami oleh 71 korban. Kasus kedua terbanyak adalah penyiksaan, perlakuan merendahkan martabat atau tidak manusiawi dengan korban 65 orang.



Dalam kasus-kasus ini, aparat Kepolisian menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memaksa tersangka mengakui perbuatannya. Dalam sebagian kasus, penyiksaan berujung pada meninggalnya korban (29 orang) dan beberapa korban di antaranya tidak mendapatkan perawatan medis untuk menyelamatkan korban. Ketua Umum YLBHI, Asfinawati, berpendapat lamanya masa penahanan dan tiadanya kontrol atas penahanan membuka peluang terjadinya penyiksaan dan berujung pada mengadili orang yang salah.

"Tidak ada ketentuan mengenai pengesampingan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan (exclusionary evidence) membuat penyiksaan masih berlangsung,” kata Asfinawati melalui rilis yang diterima Lampost.co, Selasa (3/7/2018).

Kemudian, jumlah ketiga terbanyak adalah penundaan berlarut dalam proses penyidikan (undue delay), sebanyak 40 kasus. Penundaan berlarut dalam proses penyidikan tidak terhindarkan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia saat ini karena KUHAP memberikan peluang penafsiran yang berbeda dari semangat peradilan yang cepat, murah dan sederhana yang diatur Pasal 50 KUHAP. Ketiadaan pembatasan waktu dalam prakteknya membuat pasal ini seolah tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya mengikat secara moral.

Direktur LBH Bandar Lampung Alian Setiadi mengungkapkan di luar tiga kasus di atas, YLBHI juga mencatat kasus-kasus salah tangkap, pemerasan, tidak diberikannya akses ke penasehat hukum dan keluarga, kriminalisasi, rekayasa kasus, serta tersangka tidak mendapat pelayanan yang ramah disabilitas. Dari keseluruhan temuan, LBH juga menemukan bahwa hak-hak korban atas rehabilitasi, reparasi dan restitusi belum dipenuhi.

"Hal ini menunjukkan para korban dan keluarganya tidak mendapatkan pemulihan baik berdasarkan hukum atau non-hukum." ujarnya.

Berdasarkan temuan tersebut, kata Alian, LBH Bandar Lampung menuntut tiga tuntutan yakni negara harus melakukan reformasi hukum acara pidana, khususnya agar mengutamakan hak asasi manusia(HAM). Dalam hal ini hak terlapor, saksi, dan tersangka. Kedua, perlu ada pengawasan terhadap fungsi penyidikan oleh kepolisian yang berintegritas dan membawa perubahan kepada hak-hak korban. Dan ketiga, pemerintah perlu mendesak Polri untuk memberikan pemulihan hukum dan non-hukum ketika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan anggota Polri.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR