KALIANDA (Lampost.co) -- Lembaga Bantuan Hukum Saibumi Selatan (Sabusel) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun kembali menuntaskan perkara kasus fee proyek yang melibat pejabat di Lampung Selatan.

"KPK harus segera memberikan kepastian hukum terhadap pejabat Lampung Selatan yang terlibat kasus fee proyek dalam fakta persidangan. Hingga kini KPK belum juga menetapkan para tersangka baru. Untuk itu, kami secara tegas meminta KPK untuk kembali memeriksa dan menetapkan tersangka baru yang melibatkan para pejabat yakni Sekda, Kepala BPKAD, Kepala PUPR beserta Kabidnya," ujar Ketua Umum LBH Saibumi Lamsel, Hasanuddin Yunus ketika ditemui saat mengelar aksi turun kejalan di Tunggu Adipura depan Kantoran Bupati Lamsel, Selasa, 10 September 2019.



Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan LBH Sabusel juga menunggu tidak lanjut dari KPK terkait adanya dugaan transaksi jual beli jabatan pada kegiatan mutasi dan non-job jabatan yang berdampak terhadap 18 orang yang dinon-jobkan. "Laporan dugaan tersebut, sudah kami sampaikan kepada KPK belum lama ini dengan nomor agenda 2019-09-000013," kata dia.

Aksi LBH Sabusel turun kejalan ini juga, tambah dia untuk memberikan dukungan kepada KPK terkait Revisi Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi atau RUU KPK yang tengah digodok DPR RI. "Untuk itu LBH Sabusel, secara tegas menolak terhadap RUU KPK yang dinilai telah melemahkan KPK," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Selatan, Fredy SM ketika dimintai tanggapanya terkait dirinya terlibat pada fee proyek di era bupati Lamsel non-aktif Zainuddin Hasan dalam fakta di persidangan enggan berkomentar.

"Oh kalau soal itu, nggak perlu saya komentarinlah. Biarkan itu ranahnya KPK," ujar dia singkat, ketika ditemui di Masjid Agung, Kalianda, Selasa, 10 September 2019.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR