BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- LBH Bandar Lampung mendampingi para warga dan korban luka-luka pada proses penggusuran pasar Griya Sukarame, pada (20/7/2018), melaporkan perbuatan tersebut ke Polda Lampung.

Total ada empat laporan yang dibuat, yakni laporan dengan nomor LP/1070/VISI/2018 SPKT 21 Juli 2018 dengan pelapor Kristina Tia Ayu (22) mahasiswa UBL dengan terlapor Eko Fernando Rizki yang diduga sebagai oknum Satpol PP Kota Bandar Lampung. Kemudian  LP/1071/VISI/2018 SPKT 21 Juli 2018 dengan pelapor M. Riza Ramadhan (18) mahasiswa Unila yang diduga mengalami penganiayaan yang pelakunya masih di lidik.



Lalu LP/1072/VISI/2018 SPKT 21 Juli 2018 dengan nama pelapor Beny Agung (23) dengan korban dugaan penganiayaan yang pelakunya masih di lidik. Dan LP/1073/VISI/2018 SPKT 21 Juli 2018 dengan pelapor Yulinia (36) seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban penggusuran tersebut dengan terlapor masih di lidik.

Wakil Direktur Eksekutif LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan dari tindakan sewenang-wenang tersebut, jumlah korban yang mengalami kekerasan dan penganiayaan dari proses penggusuran tersebut berjumlah 23 orang, yang terdiri dari 8 korban mahasiswa, 7 perempuan dan anak, 8 warga pasar griya sukarame.

Dari beberapa korban 1 mahasiswa mengalami cidera pada kaki kanan sehingga harus dirawat secara intensif di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung. Korban mengalamai luka-luka lebam dan pelecehan seksual.

"Pembongkaran yang di lakukan kemarin sangat tidak manusiawi, karena semua personel yang di kerahkan sangat arogan serta menganiaya masyarakat dan mahasiwa yang berjuang mempertahankan tempat tinggal mereka. Bahkan pihak kepolisian yang hadir di lokasi tidak ada yang mengamankan jalannya proses pembongkaran, pihak kepolisian hanya menonton dan melihat masyarakat yang ditindas," ujarnya kepada Lampost.co, Minggu (22/7/2018).

Awang sapaan akrabnya, mengatakan  LBH juga melaporkan peristiwa ini ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung dan akan menindaklanjuti laporan kepada Komnas HAM RI, KPAI RI dan LPSK RI untuk membantu proses ini. Bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penggusuran tersebut.

LBH Bandar Lampung mengutuk keras atas tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan akan mendampingi serta akan mengawal proses ini sampai keadilan benar-benar di tegakkan. "Sebelum pembongkaran secara paksa di lakukan, kami pihak LBH Bandar Lampung sudah menempuh berbagai upaya untuk bermediasi. Bahkan kami sudah menyurati 2 kali wali kota untuk memfasilitasi masyarakat untuk meminta kejelasan nasib warga, tapi pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memberikan konfirmasi terkait surat yang kami kirim ke wali kota," katanya.

Terpisah Dirreskrimum Polda Lampung Kombespol Bobby Marpaung belum bisa dimintai konfirmasi soal pelaporan penganiayaan dan pelecehan tersebut. Ponselnya tidak menjawab mesti dalam keadaan aktif.


Kemudian Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung AKBP Ruli Andi Yunianto juga mengatakan belum menerima pelaporan tersebut.


"Belum ada yang masuk, mungkin baru sehari laporannya, nanti diproses dari SPKT ke Direktorat, baru Dilimpahkan ke Subditnya," katanya. (RUL)

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR