BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- LBH Bandar Lampung bersama dengan Polda Lampung, Perwakilan DPRD Bandar Lampung dan Civitas Dosen Hukum Universitas Lampung berkumpul dalam kegiatan Diskusi Publik Tolak Revisi UU KPK yang dilaksanakan di Kantor LBH cabang Bandar Lampung, Senin, 16 September 2019.

Dalam penjelasannya Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Mulyawan menyatakan bahwa KPK adalah sebuah amanah dari reformasi yang menginginkan negara aman dari korupsi. Namun kasus korupsi saat ini banyak berjalan dan terus menerus bertambah. "KPK adalah suatu lembaga yang sudah baik tujuannya, jika diubah undang-undangnya itu akan merusak kegunaan dari lembaga itu sendiri," ujar dia.



Senada dengan Chandra, Renaldi Amrulloh seorang Dosen Hukum Unila yang sangat fokus dalam kasus ini serta salah seorang dari 65 dosen di Unila yang menolak revisi UU KPK menjelaskan bahwa membuat suatu studi yang bekerja sama dengan KPK untuk merekam dan melihat kasus-kasus yang terjadi oleh kepala daerah di Lampung.

"Jangan sampai warga sipil hanya tau KPK hanya untuk OTT, namun sejatinya KPK mengajak warga untuk mencegah, bahkan mendorong agar kejadian korupsi dalam bentuk apapun terhindar," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa harapannya besar untuk semua masyarakat untuk sama-sama mendukung penolakan revisi UU KPK tersebut. "Karena masih banyak perubahan undang-undang mengenai hal yang lain seharusnya dijadikan prioritas justru Revisi KPK yang diutamakan," kata dia.

Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam bentuk protes kepada DPR dan Presiden yang menyetujui Revisi Draft UU KPK yang sudah dua minggu lebih masih menjadi pembahasan hangat di Indonesia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR