BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung mengkritisi penanganan kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Tinggi terhadap pejabat Kesbangpol Provinsi Lampung, Jamal Muhammad Nasir, pada 16 Agustus 2019 lalu.

LBH Bandar Lampung meminta Kejati Lampung untuk serius melakukan penanganan serta transparan kepada publik dalam proses penegakan hukumnya, serta tidak ada disparitas perlakuan antara pejabat dengan masyarakat biasa. "Memang secara hukum, terkait penahanan adalah kewenangan subjektif dari penyidik. tapi patut dipertimbangkan juga rasa keadilan di masyarakat. Apalagi dalam kasus ini kan ada pelapornya," kata Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan, Rabu, 21 Agustus 2019.



Dalam kasus itu, LBH Bandar Lampung juga mendorong Kejati Lampung mendalami praktik-praktik kasus yang sama tanpa melihat besar atau kecilnya nilai uang yang disita pada OTT tersebut.

"Tidak menjadi dasar untuk tidak serius menangani. Justru ini bisa menjadi pintu masuk penyidik untuk melihat apakah ada potensi perbuatan melawan hukum yang lebih besar dari pejabat daerah lain. Apalagi, ini kan sudah tertangkap tangan dan justru menjadi kontradiktif ketika jika tidak ditahan," jelasnya.

Dia menambahkan dalam perkara biasa yang dialami oleh masyarakat biasa, dimana penahanan sering diajukan penangguhan dan ada penjaminan oleh keluarga tetapi jarang sekali dikabulkan. "Seharusnya equality before the law sama dihadapan hukum. Pelaksanaan kewenangan penyidik harus dipertimbangkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terutama bagi masyarakat. Jadi tidak boleh ada pemdedaan sebab semua orang sama dihadapan hukum," ujarnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR