MENJELANG Ramadan, bangsa di Indonesia dikejutkan dengan serangkaian teror bom bunuh diri di Surabaya, Sidoarjo, dan Pekanbaru. Kita pasti bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kedamaian negeri tiba-tiba dikoyak? Mengapa ada manusia yang gelap mata membunuhi warga sebangsa yang tak berdosa?

Berbeda dengan teror bom sebelumnya, kali ini sasaran utamanya adalah Kepolisian Republik Indonesia, selain gereja di Surabaya. Bermula dari kerusuhan di Mako Brimob kemudian pasca-bom bunuh diri di tiga gereja Surabaya, Polrestabes Sidoarjo menjadi sasaran bom bunuh diri.



Lalu, dilanjutkan dengan serangan di Mapolda Riau. Beberapa anggota polisi gugur dalam menjalankan tugas, akibat ulah tak bertanggung jawab manusia-manusia yang telah kehilangan jati diri kemanusiaannya itu.

Di Lampung, Densus 88 Antiteror Mabes Polri juga berhasil mengungkap keterlibatan warga Dusun Margorejo, Kurungannyawa, Gedongtataan, Pesawaran, Supriyanto (39), dalam jaringan terorisme. Dari temuan itu, wilayah kita pun ternyata tak luput menjadi tempat berkembangnya radikalisme.

Teroris Bukan Islam

Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat menjadi pembicara di Markas PBB, New York, November 2017, telah membuat pernyataan berani dan mengejutkan. Menurut Jenderal Tito, “Teroris bukan Islam dan Islam bukan Teroris.” Pernyataan tersebut bisa disebut mewakili sikap bangsa dan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi isu terorisme.

Bagi bangsa Indonesia, terorisme merupakan tindak pidana yang dilakukan orang atau kelompok orang yang tidak memiliki agama atau setidaknya tidak memahami ajaran agama. Oleh mereka, agama diperalat untuk menarik simpati dan alat membenarkan tindakan mereka yang jelas bertentangan dengan kemanusiaan dan ajaran agama.

Pernyataan Kapolri yang berbeda dengan pandangan beberapa negara, khususnya Barat yang mengidentikkan terorisme dengan agama Islam, jelas merupakan cara pandang yang lebih rasional, adil, dan menyiratkan strategi pemberantasan terorisme.

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam selama ini hidup dalam suasana damai dan rukun antarumat beragama. Islam sebagai agama mayoritas selalu mengayomi dan memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya.

Mengaitkan Islam dengan terorisme justru akan melahirkan penolakan bahkan perlawanan dari masyarakat Islam. Alih-alih memberantas terorisme, hal itu justru akan dimanfaatkan teroris untuk mengadu domba antarpemeluk agama dan mengobarkan semangat perlawanan pada pemerintah.

Sebab itu, pandangan Jenderal Tito tersebut sangatlah tepat. Strategi yang dimaksud adalah karena memahami Islam bukan teroris dan teroris bukan Islam, Polri dan pemerintah bersama-sama dengan umat Islam memberantas terorisme.

Tidak mungkin memberantas kejahatan bila tidak melibatkan masyarakat, apalagi kelompok mayoritas. Faktanya, di Indonesia, umat Islam ikut terlibat mendukung pemerintah dan Polri melakukan upaya-upaya deradikalisasi. Islam di Indonesia berikhtiar dengan sungguh-sungguh menampakkan identitas keislaman yang rahmatan lil alamin.

Peran Polri

Polri, penegak hukum yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, mendapat serangan beruntun. Pasti ada motif dari serangan itu. Para teroris berusaha terus mengoyak kedamaian masyarakat. Dalam serangkaian serangan teror beberapa tahun terakhir, Polri yang berada di garda terdepan untuk memberantas terorisme relatif berhasil melindungi masyarakat.

Keberhasilan Polri itu membuat masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Upaya teroris mengadu domba antarkelompok masyarakat telah gagal. Fungsi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat berhasil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Keberhasilan Polri dalam mencegah dan memberantas teror di Indonesia berarti kegagalan teroris untuk menakut-takuti rakyat. Karena Polri berhasil membuat rakyat tidak takut, agenda teroris mengembangkan pahamnya di Indonesia tidak berhasil. Ketidakberhasilan itu membuat teroris frustrasi, karena mereka tidak berhasil menguasai Indonesia dan membawa Indonesia menjadi wilayah yang akan diatur sesuai ideologi mereka.

Pancasila sebagai ideologi bangsa tetap kokoh meski teroris terus berusaha menggerogoti baik melalui penanaman ideologi sesat mereka menggunakan media sosial, mengadu domba antarkelompok, hingga menggunakan kekerasan berupa teror bom. Pancasila tetap tegak dan kuat berakar di hati warga bangsa Indonesia.

Dari penggambaran tersebut, jelas peran Polri bersama aparat penegak hukum lainnya serta bantuan segenap masyarakat Indonesia menjadi penghalang utama teroris. Upaya adu domba antarkelompok tidak berhasil dilakukan karena Polri berhasil merekatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Karena masyarakat tidak berhasil diadu domba, ideologi teroris tidak dapat berkembang sesuai skenario mereka.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab Polri berhasil mencegah terorisme selama ini antara lain (1) Polri bertindak dalam koridor hukum. Dengan bertindak sesuai koridor hukum, Polri terlindungi dari pendiskreditan dengan dalih pelanggaran hukum dan HAM. (2) Polri bertindak selalu melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Melalui pelibatan masyarakat, dapat dilakukan deteksi dini terhadap tindakan mencurigakan dan kemudian dapat ditangani. (3) Adanya keyakinan di tubuh Polri bahwa memberantas terorisme merupakan kewajiban pada bangsa, negara, dan agama. Keyakinan itu yang membuat Polri tidak pernah menyerah memberantas terorisme

Gerakan Kultural

Masyarakat adat selain mengapresiasi kinerja Polri yang telah berhasil menciptakan rasa aman, juga tergerak untuk membantu Polri dan pemerintah dalam memberantas terorisme melalui gerakan kebudayaan yang menjadi domain masyarakat adat. Masyarakat adat akan turut membantu melakukan deradikalisasi pada warga bangsa yang telah secara sadar ataupun tidak sadar terjangkiti virus ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Upaya yang dapat dilakukan masyarakat adat untuk melakukan deradikalisasi ialah dengan melakukan penanaman nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari ajaran leluhur. Nilai-nilai kearifan lokal yang sejak dahulu kala dipegang teguh masyarakat adat, selain sesuai dan menjadi sumber butir-butir Pancasila, juga sesuai ajaran agama.

Langkah-langkah deradikalisasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat antara lain sebagai berikut. (1) Melakukan pendidikan masyarakat berbasis kultur. Upaya ini dilakukan dengan aktif mengadakan silaturahmi dan anjangsana ke elemen-elemen masyarakat dengan menyampaikan nilai-nilai kearifan kultural. (2) Bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi agar nilai-nilai kearifan kultural dapat tersampaikan dalam proses belajar-mengajar. (3) Mempererat kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu melakukan pantauan dini anggota masyarakat agar tidak terjangkiti virus ideologi sesat dan melaporkan bila ada tindakan-tindakan oknum masyarakat yang mencurigakan.

Bagi masyarakat adat, gerakan kultural itu merupakan kewajiban pada bumi pertiwi, pada para leluhur yang telah mendirikan bangsa Indonesia, juga pada masyarakat secara umum. Gerakan kultural tersebut juga bermakna bahwa masyarakat adat masih tetap eksis dan siap menjaga keutuhan negara Indonesia, siap mempertahankan kebhinekaan, dan siap menjaga suasana aman dan damai.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR