SEJAK negara ini berdiri tahun 1945, bangsa ini telah menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Sikap tersebut dibuktikan dengan hadirnya Pancasila dan UUD 1945 yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara.

Maka itu, dalam praktik penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak-hak warga negara atau hak-hak konstitusional warga negara diharapkan dapat terlaksana sebaik-baiknya. Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.



Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6a (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945.

Perumusan pada pasal-pasal tersebut jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama, dan keturunan. Bahkan, UU No. 12/2005 tentang pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik jelas mengamanatkan tentang hak pilih dan memilih belum lagi dalam Pasal 43 UU No. 39/1999 tentang HAM yang menyatakan setiap warga negara berhak dipilih dan memilih.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam kehidupan berdemokrasi. Implementasi hak dan kewajibannya pun harus bersama-sama. Ketentuan UU ini mengarahkan negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan lebih khusus berkaitan dengan hak pilih.

Makna dari ketentuan tersebut menegaskan segala bentuk perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, khususnya mengatur tentang hak pilih, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk bisa menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sebab, pembatasan hak pilih dan dipilih merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak pilih warga negara menegaskan dalam Pasal 25 yang menyebutkan sebagai berikut.

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apa pun seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ICCPR dan tanpa pembatasan yang tidak wajar baik untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Selanjutnya, untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan.”

Ketentuan tersebut untuk menegaskan hak pilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.

Pasal 8 huruf j Rancangan PKPU menyatakan calon legislatif bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Di lain sisi, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masih terdapat pasal yang mengatur tentang mantan napi yang masih punya kesempatan untuk menjadi caleg.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf (g) yang berbunyi, “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Pro-Kontra

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memasukkan rancangan PKPU karena dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak ada pasal yang mengatur larangan mantan narapidana narkoba menjadi caleg. Tentu hal ini menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat dan terdapat perdebatan tajam antara penyelenggara pemilu dan penggiat HAM di Indonesia.

Argumen yang tepat diterima masyarakat hari ini adalah bahwa kejahatan korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa. Maka itu, negara wajib menerapkan penegakan hukum yang luar biasa. Bahkan, sebagian masyarakat kita menilai korupsi dan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan, mengingat dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut telah mengancam bahkan menghancurkan masa depan bangsa.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya terdapat 59 anggota DPR dan DPRD terpilih dalam Pileg 2014 berstatus hukum tersangka, terdakwa, dan terpidana korupsi. Maka, dengan tegas lembaga tersebut mengkritik berbagai partai politik peserta pemilu yang menolak usulan KPU yang akan melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Adapun partai-partai politik yang menolak usulan tersebut yakni NasDem, Demokrat, PDIP, Golkar, PPP, PAN, dan Gerindra. Hanya PKB, PKS, dan Hanura yang sepakat dengan wacana KPU tersebut.

Peran Partai Politik

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (1) telah disebutkan fungsi partai politik adalah (1) memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

Lalu, (3) menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) mendorong partisipasi politik warga negara; (5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Jika kita mengacu Pasal 11 Ayat (1) yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2008 tersebut, sudah seharusnya peran partai politik peserta pemilu hari ini segera melakukan langkah pencegahan (preventif) terkait luar biasanya perdebatan itu yang masing-masing pihak memiliki dasar argumen yang kuat mengenai dapat-tidaknya terpidana koruptor, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon legislatif.

Ini merupakan tugas partai politik dalam menyajikan calon-calon yang terbaik terhadap masyarakat dan menciptakan iklim kondusif bagi jalannya demokrasi di Tanah Air. Harapannya, partai politik memiliki keberanian yang tinggi serta dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang lebih luas bukan kepentingan sesaat, mengingat dampak yang sangat luar biasa terhadap perilaku korupsi dan narkoba di tanah air.

Seharusnya pula partai politik menjadikan agenda pemberantasan korupsi dan narkoba merupakan tugas bersama dengan menggunakan kewenangannya partai politik tidak merekrut terpidana korupsi, narkoba, serta kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon legislatif.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR