BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Provinsi Lampung menunggu hasil pembahasan Menteri Agama (Kemenag), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengenai penambahan kuota 10 ribu calon jemaah haji bagi Indonesia pada musim haji 2019. Penambahanan tersebut merupakan keputusan Raja Kerajaan Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan di Riyad, Arab Saudi, Minggu, (14/4/2019) lalu. 
 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Suhaili mengatakan sampai hari ini pembagian kuota penambahan calon jamaah haji belum ada regulasinya. Pihaknya masih menunggu aturan dari pusat seperti apa mekanismenya untuk pembagian setiap wilayah. 
 
"Jadi kita belum bisa menjawab berapa bagian untuk Lampung mengenai tambahan kuota haji," katanya, Minggu (21/4/2019). 
 
Kemudian ia mengatakan bisa saja diprioritaskan untuk jemaah haji yang umurnya 75 tahun keatas atau sesuai dengan daftar tunggu jamaah haji yang sudah ada. Namun pihaknya masih menunggu petunjuk tertulis dan petunjuk teknis dari pusat. Kemudian setelah ada kebijakan tertulis dari pusat maka pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota di Lampung. 
 
"Mungkin nanti ada presentasenya yang prioritas yang usia paling tua tidak berdasarkan waiting list, misalnya ia daftar haji baru 2 tahun tapi umurnya sudah 100 tahun bisa saja ia diprioritaskan. Tapi kitakan masih nunggu kebijakan dari pusat," katanya. 
 
Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu, terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini, Rp35.235.602 atau setara 2,481 dolar AS. 

 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR