BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Lampung Timur menjadi penyumbang terbesar tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dengan jumlah 3.810 orang. Adapun negara tujuan para TKI adalah Malaysia, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi, Taiwan, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darussalam.
Jumlah tersebut diikuti Lampung Tengah dengan 1.646 dan Lampung Barat 51. Pesisir Barat menjadi yang terkecil mengirimkan TKI dengan jumlah enam orang.
Berdasarkan data yang dihimpun Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Lampung, masyarakat Lampung yang menjadi TKI bekerja pada sektor perusahaan atau industri (formal) 3.564 dan sektor perorangan (informal), seperti asisten rumah tangga dan baby sitter 6.988.
Kepala Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Lampung Mangiring H Sinaga menjelaskan pengiriman TKI pada 2017 dipercaya akan kembali menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Target tahun ini, penekanan angka warga Lampung yang mengadu nasib ke luar negeri hanya sampai di angka 14 ribu.
Sebab, pemerintah selalu mendorong agar masyarakat dapat bekerja di dalam negeri dan tidak pergi ke negeri seberang. “Kalau saya selalu sosialisasi dan mendorong agar masyarakat tidak ada lagi yang pergi bekerja di luar negeri. Namun, bagi warga yang tetap ingin bekerja ke luar negeri ditekankan pula agar sesuai prosedur,” kata dia di ruang kerjanya, Jumat (27/10/2017).
Menurut dia, keutamaan bagi TKI yang harus sesuai prosedur adalah untuk memudahkan dalam pemantauan tenaga kerja tersebut ketika terjadinya permasalahan di tempatnya bekerja, baik meninggal dunia, sakit, gaji yang tidak dibayar, PHK, klaim asuransi, beban kerja terlalu berat, penipuan peluang kerja, hingga tindakan kekerasan.
“Seperti beberapa bulan ini kami memantau kasus Eko Wahyu Saputra yang mengidap tumor otak dan hingga sekarang masih mengalami kendala untuk pemulangannya. Ini adalah musibah karena Eko berangkat tidak resmi dalam keadaan sehat. Tapi kalau namanya sakit kan tidak bisa dihindari, di mana saja dan kapan saja bisa datang,” ujarnya.
Artinya, ujarnya, dengan keberangkatan resmi tersebut pemerintah akan dapat memantau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. “Namun, kendalanya datang kalau berangkat tidak resmi ini yang membuat kami kesulitan memantaunya ketika terjadi permasalahan di luar negeri,” ujarnya. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR