PERILAKU korup di Tanah Air tidak juga surut. Tidak kurang-kurang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT), namun para pejabat korup seolah tidak kenal takut. Mereka tetap punya nyali mengorup uang rakyat.

Kasus teranyar adalah OTT KPK terhadap Adriatma Dwi Putra, Kota Kendari akhir Februari lalu. Adriatma menjadi kepala daerah kedelapan yang tertangkap tangan. Sebelumnya KPK mengamankan tujuh kepala daerah dalam dua bulan terakhir.



Mereka adalah Bupati Sungai Hulu Abdul Latif, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan juga Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Kita prihatin bahkan sangat prihatin dengan fenomena kepala daerah marak terjaring OTT KPK. Ini tidak hanya menyiratkan godaan untuk bermain-main dengan uang rakyat oleh pejabat demikian kuat, tapi juga menandakan celah untuk korupsi dalam sistem birokrasi kita memang masih cukup lebar.

Karena itu, kita menyambut baik adanya upaya supervisi oleh KPK kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di 15 kabupaten/kota se-provinsi Lampung. Supervisi itu bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di tubuh birokrasi di Lampung melalui sosialisasi hingga pendampingan langsung dari KPK.

Terdapat 11 titik utama koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan terintegrasi di Lampung, yaitu e-planning pada Badan Perencanaan Daerah, e-budgeting pada Badan Keuangan Daerah, e-perizinan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Program Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Badan Kepegawaian Daerah.

Kemudian, Pemberdayaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan peningkatan maturity level APIP dan tambahan program pencegahan dan penindakan terintegrasi di sektor strategis dalam infrastruktur, optimalisasi penerimaan daerah, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perhubungan, serta pengelolaan dan pengawasan dana desa.

Terlebih Bumi Ruwa Jurai tepatnya kemarin, Minggu, 18 Maret 2018 baru saja merayakan hari ulang tahun (HUT) yang ke-54. Kita berharap supervisi KPK kepada seluruh pemerintah daerah di Lampung menjadi langkah signifikan membangun Lampung lebih baik lagi. Sebab, proses pembangunan tanpa bayang-bayang korupsi, muara akhirnya adalah kesejahteraan.

Kita berharap upaya KPK tersebut dapat mencegah menguapnya uang rakyat atau APBD oleh birokrat atau pejabat culas. Jamak diketahui anggaran belanja proyek-proyek infrastruktur kerap dikorup. Praktik lancung ini menjadi musabab sejumlah fasilitas publik mudah rusak meski sudah diperbaiki berkali-kali.

Praktik korupsi semisal suap dan pungutan liar pada berbagai proses perizinan di tubuh birokrasi tidak hanya menjadi benalu, tapi menjadi biang keladi dari keengganan para investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Pendek kata korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga menipiskan potensi ekonomi suatu wilayah untuk dapat tumbuh.

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR