LAMPUNG POST | lampost.co logo

LAMPOST TV: Proses Eksekusi Lahan di Biha Diwarnai Bentrok

KRUI (Lampost.co)--Proses eksekusi lahan yang berada di Pekon Biha,  Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, diwarnai aksi bentrok antara pihak Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat dengan anggota Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Pesisir Barat, Kamis (11/1/2018), sekitar pukul 12.30 WIB.  
Pemantauan Lampost.co, di lokasi anggota SatPol-PP Pesisir Barat bersiteguh mempertahankan tanah tersebut yang diklaim telah dihibahkan oleh warga setempat kepada Pemkab Pesisir Barat. Sehingga terjadi aksi dorong-mendorong antara SatPol-PP Pesibar dan anggota Kepolisian Lambar.  
Sedangkan pihak Kepolisian setempat dalam hal ini menjalankan tugas atas dasar hukum yang telah dibacakan oleh Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat, Nomor 01/Pen.Eks.2018/PN.Liw Tanggal 3 Januari 2018. Yang menerangkan pada pokoknya sebagai bentuk kepastian hukum, maka Pengadilan menyerahkan tanah seluas 4,7 hektare atau 47.924 M persegi itu kepada ahli waris (Alm) H. Tabrani Dalil, yaitu Aria Resukia sebagai pemilik hak yang sah atas tanah.
Proses eksekusi lahan tereebut berlangsung cukup ketat, dari pihak Pol-PP yang berjumlah 93 orang anggota itu hanya sebatas menjelankan perintah sebab lahan eksekusi tersebut terpasang papan informasi bahwa lahan itu merupakan milik Pemkab Pesisir Barat dari hibah.  

Namun akhirnya, pihak Kepolisian berhasil melepas papan informasi itu setelah dibacakan surat keputusan dari Pengadilan Negeri Liwa, Lampung Barat.
Wim Badri Zaki sebagai Kuasa Hukum dari Aria Resukia menjelaskan, bahwa pihak klien dalam hal ini hanya ingin memperoleh kepastian hukum atas ketetapan yang dijelaskan oleh PN Liwa tersebut.  
“Kami sangat bangga pada pengadilan liwa, pihak kepolisian,  serta aparatur negara lain dan pemangku yang telah mendukung pelaksanaan eksekusi ini hingga beehasil menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya,  sehingga meningkatkan kepercayaan kami sebagai warga negara atas penegakan hukum di wilayah hukum pengadilan negeri liwa,” ujar Badri.  
Sementara itu, dari Pihak Pemkab melalui Kepala Bagian (Kabag) Hukum Nawardi di lokasi menjelaskan bahwa dalam hal ini Pemkab Pesibar lahan tersebut merupakan aset Pemkab Pesisi Barat atas hibah dari masyarakat atas nama keluarga besar Rusli yang diwakilkan anaknya yakni Peri Alsobri, Rumyati, dan Dewi Nuryanti yang sudah dituangkan dalam akta notaris Sri Dahliawaty, pada tanggal 28 Juli 2017 lalu. "Dasar Pemkab bahwa tanah ini milik Pemkab Pesisir Barat yakni akta hibah dari keluarga besar Rusli dengan diwakilkan oleh anak-anaknya," ujar Nawardi.
Menurutnya, pihak Pemkab jelas merasa dirugikan karena Pemkab tidak terlibat dalam perkara perdata antara pihak yang bersengketa. "Oleh karena itu Pemkab Pesisir Barat akan melakukan tindakan hukum sesegera mungkin," jelasnya.

Sementara itu disampaikan Kapolres Lambar, AKBP. Tri Hartanto, bahwa  pada dasarnya pihaknya hanya melakukan pengamanan sesuai dengan permintaan PN Liwa dalam proses eksekusi lahan tersebut. "Atas dasar permintaan pengamanan tersebut. Karenanya kami dari pihak kepolisian  berupaya melaksanakan penegakan hukum, kapasitas kepolisian hanya mengamankan," kata dia.  
Sebelumnya pihak Kepolisian sendiri sudah berupaya menempuh langkah-langkah persuasif yakni tindakan mediasi dan koordinasi. Namum pada akhirnya langkah tersebut tidak membuahkan hasil sesuai harapan. "Kami sudah menganjurkan Panitera PN Liwa untuk melaksanakan langkah persuasif, SOP sudah kita penuhi semua," jelasnya.

LAMPUNG POST

BAGIKAN

Comments
TRANSLATE
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv