PANARAGAN (Lampost.co)--Dualisme kepemimpinan Partai Hanura
kabupaten Tulangbawang Barat tidak menghambat proses verifikasi
faktual yang dilakukan tim verifikasi dari Komisi Pemilihan umum
(KPU) Tubaba, di Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulangbawang Tengah,
Rabu (31/1/2018).

Tim verifikasi dipimpin langsung ketua KPUD, Ismanto Ahmad, dan
disaksikan komisioner Panwaslu Tubaba, Sukirman Hadi saat
melakukan pemeriksaan domisili kantor, kepengurusan berikut
keanggotaan partai dan keterwakilan 30% perempuan di dalam
kepengurusan . 



"Laporan sementara dari tim kami, masih terdapat kekurangan dalam
keanggotaan, hari ini dinyatakan keanggotaan belum hadir semua,
namun verifikasi Ini kan masih ada waktu dari tanggal 30 Januari
sampai tanggal 1 Februari, jadi masih ada kesempatan untuk
melengkapi keanggotaan ini di kantor KPU," ujarnya.

Ismanto menegaskan, pihaknya dalam melakukan verifikasi faktual
tersebut tetap mengacu pada peraturan komisi pemilihan umum (PKPU)
nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan
partai politik peserta pemilu anggota dewan perwakilan rakyat
(DPR) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). 

"Harapnya kepada partai politik tetap melaksanakan apa yang
menjadi ketentuan dalam PKPU dan surat edaran yang mengatur hal
itu," kata dia. 

Seperti diketahui pasca penghentian Ketua Umum Partai Hanura,
Osman Sapta Odang (OSO) melalui Musyawarah nasional luar biasa
(Munaslub) Hanura pada tanggal 17-18 Januari 2018 di gedung DPP
Hanura, berdampak terhadap kepengurusan Hanura di tingkat  DPC
Kabupaten Tulangbawang Barat. 

Hal tersebut dibenarkan oleh, Rudi Dwi Purnomo, yang saat ini
ditunjuk sebagai Ketua DPC Hanura Tubaba menggantikan Sudirwan,
dan mendapat mandat secara penuh untuk menjalankan roda organisasi
partai Hanura di Tubaba termasuk menghantarkan partainya lolos
dalam verifikasi faktual di KPU Tubaba. 

"Pasca Munaslub, saya mendapat tugas untuk menjabat sebagai
pelaksana tugas karena saat itu hanya saya yang hadir, karena
mengingat saat itu situasinya sangat luar biasa, maka ketua umum
mengambil kebijakan untuk menunjuk saya sebagai ketua Hanura
Tulangbawang Barat," ujarnya. 

Sementara itu, Sekertaris DPC Hanura nonaktif, Dedi Priyono,
mewakili ketua nonaktif Sudirwan beserta jajarannya, menganggap
bahwa saat ini kepengurusan DPC Hanura Tubaba yang sah adalah
kepengurusan yang di ketuai oleh Sudirwan. 

"Hingga saat ini Hanura sedang bersengketa di PTUN pusat kami
menunggu dan ikut proses yang ada, dan hingga saat ini kami hanya
mengakui Ketua Umum Partai Hanura adalah Jenderal Pur Daryatmo dan
Sekjennya adalah Sarifudin Sudding berdasarkan hasil Munaslub
Hanura 2018," ujarnya. 
 

PENULIS

Ahmad Sobirin

TAGS


KOMENTAR