PANARAGAN (Lampost.co)--Ratusan massa yang mengatasnamakan koalisi masyarakat menggugat mendatangi Kantor panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) di jalan Raya Candra Mukti kecamatan Tulangbawang Tengah, Jumat (6/7/2018).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan pernyataan (petisi) kepada Panwaslu agar mengambil tindakan dengan menunda hasil penetapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur provinsi Lampung tahun 2018.



Demikian disampaikan penanggung jawab aksi, Ponco Nugroho. Menurutnya, pelaksanaan Pilgub pada Rabu (27/6) lalu sarat dengan gerakan Money politik yang dilakukan oleh salah satu kandidat.

"Berbagai bukti sebagaimana fakta dilapangan seperti amplop berisikan uang, bahkan foto dan video telah beredar luas, untuk itu kami mendesak Bawaslu untuk progresif karena Lampung darurat money politik," katanya.

Usai melakukan orasi, dilanjutkan dengan penyerahan petisi "Lampung Darurat Money Politik, Bawaslu Didesak Agresif " tersebut kepada ketua gakumdu Tubaba, Midiyan di halaman kantor Panwaslu setempat.

Dihadapkan peserta demo, Midiyan selaku ketua Panwaslu Tubaba, usai menerima Surat petisi tersebut berjanji akan segera meneruskan ke pada Bawaslu propinsi Lampung.

"Petisi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan kami yakni Bawaslu propinsi, jadi untuk Tulangbawang Barat ini Alhamdulillah semua bentuk pelanggaran sudah kami tindak lanjuti dan kami tidak punya hutang pelanggaran ," kata Midiyan.

Usai penyerahan orasi dan penyerahan surat petisi, massa bergerak menuju ke kantor Komisi pemilihan umum (KPU) Tubaba di Jalan Diponegoro Nomor 10 Tiuh Mulya Kencana, kemudian menuju ke kantor Polres persiapan Tulangbawang Barat di kelurahan Panaragan Jaya dengan maksud dan tujuan yang sama.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR