LIWA (Lampost.co) -- Kabupaten Lampung Barat saat ini mulai  mempersiapkan diri untuk menerima pelimpahan kewenangan bidang kemetrologian terkait tera ulang.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Koperindagpas) Lampung Barat Amirian, Minggu (20/5/2018), mengatakan kewenangan kemetrologian terkait tera ulang tersebut selama ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun kedepan mulai tahun 2019 sesuai aturan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan ini sebelumnya berada di level provinsi kemudian beralih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.



Sesuai dengan peraturan itu maka mulai tahun 2019 mendatang, kata Amirian, kewenangan kemetrologian akan dilimpahkan kepada daerah atau menjadi kewenangan daerah.

Kemetrologian itu adalah kegiatan tera ulang dimana alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan pedagang sesuai dalam aturan itu adalah wajib ditera dan ditera ulang. Tujuanya agar tidak merugikan pihak konsumen.

Alat ukur itu contohnya timbangan, literan atau meteran berikut perlengkapan yang digunakan oleh para pedagang, kata Amirian, secara berkala harus ditera ulang atau diperbaiki agar sesuai dengan ukuran sesungguhnya. Waktu tera ulang bisa dilakukan setiap tahun atau bahkan jika suatu saat dibutuhkan atau karena ada pihak yang komplain terhadap hasil timbanganya.

Menurutnya, tera ulang terhadap alat ukur misalnya untuk timbangan dilaksanakan biasanya karena timbanganya sudah tidak sesuai lagi atau hasil timbanganya berkurang yang dikarenakan pemakaianya sudah lama. Jika demikian maka perlu ditera dengan cara bisa ditambah timahnya atau lainya.

Terkait hal itu, kata dia, pihaknya kini telah mempersiapkan diri salahsatunya dengan cara telah mengirim dua orang tenaga  untuk mengikuti pelatihan teknis bidang kemetrologian di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) bidang kemetrologian di Bandung. Satu diantaranya telah mengikuti pelatihan pada 2017 lalu dan 1 orang lagi saat ini sedang dalam pelaksanaan pelatihan dengan masa pelatihan berlangsung selama 6 bulan.

Selain mempersiapkan tenaga teknis atau SDM, kata dia, untuk dapat melaksanakan kewenangan itu maka diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana. Karena itu pihaknya juga telah mengusulkan dukungan pembiayaan untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya kepada Kementerian Perdagangan agar dapat memfasilitasinya.

Amirian mengaku, pihaknya juga belum dapat menjelaskan tentang bagaimana bentuk kelembagaan yaitu apakah cukup dibentuk bidang kemetrologian dilingkup Dinas Koperindagpas atau UPTD.

"Soal bentuk kelembagaanya keputusanya masih menunggu petunjuk dari pusat," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR