LIWA (Lampost.co) -- Pemkab Lampung Barat menggelar rapat koordinasi, dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/5/2019).

Kegiatan itu dibuka oleh asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Wasisno Sembiring di aula Keghatun BPKD setempat.



Kegiatan itu dihadiri tim KPK wilayah 3, asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Sudarto, asisten bidang Administrasi Umum Noviardi Kuswan dan para Kepala OPD dilingkungan Pemkab Lambar.

Wasisno saat membuka acara itu, mengatakan Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja OPD kedepannya agar lebih baik lagi. Karena itu ia mengajak semua jajaran Pemkab untuk bersinergi dalam meningkatkan kinerja di Kabupaten Lampung Barat ini.

"Pemkab Lambar mendukung KPK untuk mewujudkan clean government. Untuk mensukseskan hal itu maka diperlukan kesungguhan dan komitmen yang kuat dari semua dalam mewujudkan keadilan dan penegakan hukum dengan baik, khususnya terkait dengan korupsi, baik upaya pencegahan maupun penindakannya," ujarnya.

Sementara itu Inspektur Lambar Natadjudin Amran, dalam laporanya menyampaikan hasil penilaian tahun lalu Lambar berada pada urutan 11. Karena itu kedepan hasil penilaian Lampung Barat untuk tahun selanjutnya diharapkan akan meningkat.

Disisi lain, Dian Patria selaku tim KPK antara lain menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan bagaimana caranya agar anggaran di kabupaten benar benar dilaksanakan untuk kepentingan rakyat serta bermanfaat dan tidak dikorupsi. 

"Kemudian area intervensi resiko korupsi terdiri dari  kapabilitas APIP, perizinan, perencanaan dan penganggaran, manajemen ASN, dana desa, pendapatan, aset dan lainya. Kemudian ada thematik,SDA, infrastruktur, pangan, pendidikan, kesehatan," tambahnya. 

 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR