KOTABUMI (Lampost.co) -- Ombusman RI Perwakilan Lampung masih menemukan pelayanan dilaksanakan satuan kerja belum sesuai dengan harapan. Hal nampak saat tim dipimpin langsung oleh Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf saat berkunjung ke Kabupaten Lampung Utara, Kamis (20/9/2018).

"Kita tadi sidak di dua OPD, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Disdukcapil. Kebetulan di Disdikbud kepala dinasnya sedang tidak ditempat karena sakit, dan ini telah menjadi catatan kami. Dan benar adanya informasi kami dapat dia dikantor hanya ada sampai pukul 13.00," kata dia.



Pihaknya berharap kepada pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tersebut. Sebab, dengan selalu tidak adanya kepala OPD di tempat tugas akan mengurangi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Di tempat menunggu untuk kepengurusan pangkat saja tempat duduk tidak ada, bagaimana akan memberikan pelayanan maksimal kalau demikian," terangnya.

Sementara itu, di Dinas Dukcapil masih ditemukan keluhan masyarakat terhadap pelayanan disana. Seperti masalah lamanya pembuatan KK, beberapa diantaranya mengeluhkan lamanya antrian sehingga harus menunggu.

"Dalam Permendagri No.19/2019 seharusnya ada pengumuman jumlah adminduk diterbitkan, print ready rekord masyarakat mengurus KTP-el, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini dilakukan masyarakat tidak perlu repot-repot menunggu, bukan seperti ini. Secara umum pelayanan disini sudah baik, seperti waktu pembuatan KTP-el 5 menit misalnya," tambahnya.

Hal itu disambut baik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampura, Tien Rostina. Menurutnya, pengawasan sangat diperlukan untuk mendukung good goverment, khususnya dalam bidang pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan melaksanakan perbaikkan sesuai denhan rekomendasinya.

"Saya merasa bersyukur dengan adanya pengawasan ini, mudah-mudah kedepannya pelayanan umum masyarakat di kabupaten kita cintai ini dapat berjalan lebih baik lagi," tambahnya.

 

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR